Hery menambahkan, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap bentuk-bentuk penyimpangan dan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tujuannya, agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
“Pemerintah mesti cermat dalam menggali seluruh sumber pendapatan negara dan mampu menutup kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran terhadap APBN pada setiap belanja dan transfer ke daerah,” ujar dia. [rif]