BARISAN.CO – Institute for Policy Development Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan diskusi daring dalam tajuk “Equilateral Teaching Plus, Reformasi Model Pengajaran Administrasi Publik melalui Pendekatan Multi Perspektif”, Sabtu (17/4).
Diskusi itu berangkat dari upaya bidang keilmuan Administrasi Publik untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Hari ini, Administrasi Publik dirasa perlu berinovasi guna memenuhi tuntutan tersebut.
“Inovasi model pengajaran Administrasi Publik dengan pendekatan multi perspektif ini berangkat dari keresahan atas gap antara lulusan dan kompetensi yang diharapkan.” Kata Sri H.A. Pamungkas, S.IP, alumni DMKP UGM yang menjadi narasumber diskusi.
Menurutnya, perubahan dan dinamika yang terjadi sekarang menuntut adanya reformasi dalam kurikulum dan model pengajaran Administrasi Publik di Perguruan Tinggi.
Abdul Basith, S.IP, yang juga hadir sebagai narasumber, mengatakan bahwa perlu sebuah kerangka model pengajaran yang menghubungkan antara pendidikan dengan industri sebagai praktisi dalam bidang Administrasi Publik.
“Bidang tersebut meliputi bidang sosial, ekonomi, dan politik yang kemudian diintegrasikan dengan teknologi (ICT),” katanya.
Sementara itu, dosen Manajemen dan Kebijakan Publik UGM Agustina Kustulasari, S,Pd., MA, menyambut baik atas hasil kajian pembicara sebelumnya. Ia mengatakan, perlu ada elaborasi dengan prinsip kurikulum, di mana, pendidikan tidak hanya terbatas pada aktivitas di dalam kelas saja namun juga di luar kelas sebagai kesatuan yang holistik.
“Perguruan Tinggi khususnya Prodi Administrasi Publik sepatutnya mempertimbangkan hal ini guna menghadapi era perubahan yang terjadi dengan cepat,” kata Agustina. [dmr]