Di sisi lain, Wijayanto juga mengatakan akan adanya dosen yang dihadang oleh persyaratan birokratis yang rumit, serta pendanaan yang minim.
“Praktik otoriter yang menekan berkembangnya ilmu pengetahuan dan kebebasan akademik ini menunjukkan bagaimana seriusnya pemerintah atau dalam hal ini elite penguasa untuk memperlebar cakupan konsolidasinya,” kata Wijayanto.
Tetapi, tidak berhenti di situ, upaya juga diikuti oleh nuansa anti-science yang tercermin dari kebijakan pemerintah dan respons mereka terhadap berbagai hal, seperti pandemi dan bencana antropogenik yang semakin marak terjadi.
Fadhil Hasan, Direktur Corporate Affairs di Asian Agri Group, dalam kesempatan yang sama pun mempertegas gagasan Wijayanto dengan memaparkan hubungan antara demokrasi, korupsi, dan dampaknya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Fadhil Hasan menjelaskan empat penyebab dari kemunduran demokrasi yang kini terjadi di Indonesia. Pertama, terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah terutama di masa sulit akibat Pandemi Covid-19.
“Hal ini lah yang kemudian menyebabkan negara dapat berperilaku layaknya negara otoriter,” kata Fadhil Hasan.
Kedua, over-reacting agent yang dilakukan untuk merespons beberapa isu, di antaranya: terhadap kasus penembakan FPI di akhir tahun 2020, kasus baliho oleh Kodam Jaya, penangkapan aktivis oleh polisi di sosial media. Alasan kedua ini, menurut Fadhil, pada akhirnya membawa bangsa ini ke dalam situasi yang mendukung anarki aparat.
Ketiga, persaingan elite deep state atau perang proxy antarelite di lingkungan kekuasaan. Hal ini dicerminkan oleh kasus penangkapan Djoko Tjandra dan kasus belum terungkapnya pembakaran kantor jaksa.
“Perang proxy ini berpotensi untuk memunculkan chaos (kekacauan) dalam pengambilan keputusan atas suatu kebijakan.” katanya
Terakhir, poin ke empat, ialah terkait dengan keberlanjutan oligarki kekuasaan yang pada akhirnya mengakibatkan ketimpangan dan kemiskinan dalam suatu negara.
“Untuk menjawab permasalahan yang diakibatkan oleh kemunduran demokrasi, maka konsolidasi masyarakat harus lebih konsisten dan kuat, diiringi oleh penyadaran yang berkelanjutan dari segi pemikiran,” kata Fadhil Hasan.
Dalam hal tersebut, kemampuan masyarakat untuk menggunakan media ditengarai dapat menjadi salah satu kunci permasalahan kebebasan sipil. Masyarakat harus mampu mengambil kesepakatan pada satu konsensus, tidak terpecah-pecah, agar proses konsolidasi sipil dapat diwujudkan. []
