Namun, ukuran atau standar kemiskinan ekstrem yang digunakan dianggap meragukan. Kajian Bright Institute menemukan adanya perbedaan dan perubahan ukuran dalam publikasi BPS.
Terdapat indikasi bahwa standar kemiskinan ekstrem yang digunakan tidak konsisten, seolah memaksakan angka agar memenuhi target Jokowi.
“Pada dasarnya, BPS dan Pemerintah tidak memiliki data yang akurat mengenai siapa, di mana, dan kondisi sebenarnya dari penduduk miskin dan miskin ekstrem,” jelas Awalil.
Data utama yang digunakan adalah survei, yaitu Susenas, dan informasi lain dari aparat desa tidak dimanfaatkan untuk data agregat nasional.
Kegagalan mencapai target pengentasan kemiskinan yang ditetapkan selama era Jokowi menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan kebijakan publik.
Dalam upaya untuk menciptakan program yang efektif, penting bagi pemerintah untuk memiliki data yang akurat dan transparan mengenai kondisi masyarakat miskin. Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi kemiskinan dapat lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. []
