Sehingga dari kasus KPI ini menunjukkan penyebab terjadinya kekerasan seksual bukanlah karena pakaian korban melainkan relasi kuasa. Selama ini, banyak orang yang menganggap kekerasan seksual disebabkan pakaian korban yang terbuka/seksi. Nyatanya pada survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menunjukkan 17 persen korban kekerasan seksual berpakaian tertutup.
Jika karena pakaian, bagaimana dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak-anak di bawah umur dan laki-laki seperti pada kasus KPI?
“Jika ada yang beranggapan bahwa penyebab terjadinya kekerasan seksual adalah cara berpakaian korban itu salah besar,” tegas Ninik.
Ninik juga mengomentari sulitnya korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan. Padahal pengaduan adalah pemulihan awal bagi korban. Pada kasus kekerasan seksual di KPI, korban telah melapor ke Institusi Komnas HAM dan Kepolisian. Namun, laporannya itu tidak diproses. Korban kemudian melapor ke atasannya, tapi tidak ada tindakan.
“Fakta ini juga semakin menguatkan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual sulit terungkap dan korban sulit mengakses keadilan, salah satunya karena sistem pengaduan yang memudahkan korban melapor selalu tidak tersedia dengan aman dan nyaman,” papar penulis buku “Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia” ini.
Ninik menyebut KPI sebagai lembaga negara sudah kecolongan dalam menyiapkan sistem aduan dan pengawasan internal, serta tidak sigap dalam merespon aduan saksi korban. Yang terjadi di KPI menunjukkan belum terbangunnya early morning system jika ada potensi dan indikasi kekerasan seksual di ruang publik serta lembaga-lembaga negara, pemerintahan ataupun pendidikan dan lainnya.
Ninik menilai laporan KPI untuk membantu korban sudah terlambat. Ia menyarankan KPI untuk berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki sumber daya yang mumpuni untuk melakukan pemulihan korban.
Selain itu, Ninik berharap penegak hukum tidak hanya menghukum pelaku tapi juga merehabilitasi pelaku agar memahami cara menghormati harkat dan martabat manusia. “Tidak memandang rendah dan tidak melakukan kekerasan seksual pada yang lemah,” tutup Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) ini.
Urgensi Disahkannya RUU PKS
Banyaknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini, sudah sepatutnya membuat pemerintah dapat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
Jika selama ini RUU PKS dituding dapat melegalkan zina dan praktik LGBT adalah salah besar. Sebab undang-undang ini bertujuan untuk melindungi para korban pelecehan seksual baik perempuan, laki-laki maupun anak-anak.
