Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) diselenggarakan Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) di Gedung Pandansari Cibubur
BARISAN.CO – Semangat kebangkitan nasional 1908, sumpah pemuda 1928 dan proklamasi 1945 telah mendorong kami para mahasiswa, pelajar, akademisi, aktivis 98, buruh, petani, guru honorer, warga korban tambang, pegawai honorer, nelayan, kaum professional, emak-emak, para aktivis, para advokat dan lain-lain yang tergabung dalam Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) menyelengarakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia.
Bertempat di Gedung Pandansari Cibubur Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) diselenggarakan selama tiga hari mulai 10-12 Mei 2022. Peserta KNRI perwakilan dari 34 provinsi, ada sekitar 300 peserta mewakili dari berbagai elemen.
Ketua Panitia Pelaksana, Adit mengatakan Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI) sempat terhenti karena tidak diperkenankan menggunakan gedung petemuan yang sudah dibayar dari gotong royong semua peserta yang berasal dari berbagai daerah, Rabu (12/5/2022).
“Kami sudah mengikuti prosedur untuk menyampaikan pemberitahuan ke aparat baik polsek, polres, bahkan sampai ke polda, sudah oke semua. Saat hari pelaksanaan para peserta dari berbagai daerah sudah datang dan mau menggunakan gedung tiba-tiba dilarang,” terangnya.
Konsolidasi yang diselenggarakan oleh Komite Rakyat Lawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KRL-KKN) ini akhirnya dilaksanakan di luar gedung di lapangan dan di lorong-lorong penginapan peserta.
Selain perwakilan 34 provinsi, tampak para aktivis menghadiri KNRI, seperti aktivis 98 Ubedilah Badrun, Bivitri Susanti, Eka V Putra, dan Anthony Budiawan.
Aktivis 98 dan juga dosen Universitas Jakarta, Ubedilah Badrun mengatakan korupsi miliaran rupiah telah terjadi di tengah rakyat sedang sengsara, misalnya korupsi bansos. Kerjasama antara anak penguasa dengan anak petinggi perusahaan besar di tengah perusahaan tersebut penuh masalah hukum juga telah terjadi.
“Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang merajalela, vulgar dilakukan di tengah rakyat sedang sengsara, dan penguasa yang dikendalikan oligarki adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa negara ini telah dikhianati, rakyat telah dikhianati, reformasi telah dikhianati,” imbuh Ubedilah.
Sementara itu, Ekonom Anthony Budiawan menyampaikan ekonomi Indonesia dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
“APBN kita defisit Rp 1000 triliun, APBN naik menjadi sekitar Rp 2.700 triliun pada tahun 2021 tetapi jumlah daerah miskin bertambah. Kenaikan APBN itu hanya dinikmati oligarki melalui insentif pajak, bisnis PCR dan lain-lain,” tegasnya.
Berikut ini 17 hasil penting Konsolidasi Nasional Rakyat Indonesia (KNRI). Adapun keputusan penting tersebut yakni:
- Melawan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan melawan oligarki sampai rakyat Indoneisa menang serta mengembalikan jalanya negara sesuai dengan tujuan bernegara yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.
- Menuntut turunya harga-harga kebutuhan pokok rakyat seperti harga minyak goreng, gas, BBM, listrik, dan lain-lain serta memberikan hukuman yang tegas kepada para oligarki dan mafia yang mengambil keuntungan ditengah penderitaan rakyat.
- Menuntut para penghianat demokrasi yang mengakali konstitusi untuk kepentingan memperpanjang kekuasaan melanggengkan dominasi oligarki agar diberikan hukuman setegas-tegasnya.
- Para oligarki dan penghianat republik ini segera disingkirkan dari posisinya sebagai pengendali republik ini dan diadili seadil-adilnya karena telah merugikan negara dan rakyat banyak.
- Menuntut dibatalkannya semua produk undang-undang yang dibuat tidak mendengarkan aspirasi rakyat dan dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan oligarki yang mengabaikan prosedur sebenarnya dalam penyusunan Undang-undang.
- Menuntut agar berbagai persoalan di daerah terkait status kependudukan segera diselesaikan sesuai hak-haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya terkait status dan legalitas masyarakat Mesuji Register 45 yang hingga saat ini ribuan penduduk yang sudah hidup puluhan tahun di daerah tersebut dianggap sebagai penduduk illegal.
- Menuntut agar ribuan guru dan pegawai honorer betul-betul diberikan haknya menjadi ASN dan menuntut agar rekrutmen guru dan pegawai honorer dilakukan secara transparan tidak berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme.
- Menuntut agar menghentikan peneriman TKA Tiongkok ditengah terus bertambahnya jumlah pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
- Menuntut agar pembangunan infrastruktur di daerah berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dan betul-betul cepat merespon aspirasi rakyat didaerah terkait infrastruktur jalan utama yang rusak, seperti di kota Siantar dan daerah lainya.
- Menuntut agar para penjahat pembakaran ratusan ribu hektar hutan di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan, dan lain-lain agar segera diadili seadil-adilnya dan memastikan bahwa keputusan hukum harus bebas dari praktik KKN.
- Menuntut agar rakyat banyak diberikan akses seluas-luasnya untuk mengenyam pendidikan tinggi dengan biaya murah.
- Menuntut agar para oligarki batubara yang berbisnis di Area Marunda yang debunya merusak sistem pernapasan warga Marunda segera dihentikan.
- Menuntut agar seluruh tindakan represi terhadap warga seperti yang terjadi di Wadas dan daerah tambang lainnya untuk segera dihentikan.
- Meyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk mengambil sikap patriotik terlibat dengan kesadaran penuh menata ulang politik dan ekonomi Indonesia yang rusaknya sudah terlalu parah dan sistematis.
- Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, aktivis 98 dan lain-lain dari berbagai elemen menyatakan sikap tegas bahwa saat ini telah terjadi penghianatan terhadap reformasi dan akan turun aksi dimulai dari tabur bunga duka cita di tugu reformasi Universitas Trisakti pada tanggal 13 Mei 2022.
- Menyerukan kepada seluruh elemen di daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek untuk aksi menyuarakan aspirasi dari tanggal 13 – 17 Mei 2022.
- Menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pelajar, akademisi, para aktivis, buruh, petani, kaum professional, nelayan, emak-emak dan lain-lain seluruh komponen bangsa seluruh Indonesia untuk Aksi Nasional serentak dalam rangka aksi nasional menyelamatkan negara dari kerusakan dan kehancuran pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2022 dan seterusnya sampai benar-benar rakyat meperoleh kemenangan sejati berdasarkan UUD 1945. [Luk]