Politik & Hukum

Mantan Pejabat Qatar 2022, Abdullah Ibhais Divonis Bersalah

Anatasia Wahyudi
×

Mantan Pejabat Qatar 2022, Abdullah Ibhais Divonis Bersalah

Sebarkan artikel ini
Abdullah Ibhais (Sumber: itv.com)

BARISAN.C0 – Mantan manajer media di Supreme Committee for Delivery and Legacy (SC), Abdullah Ibhais divonis bersalah karena penyuapan dan penyalahgunaan dana oleh pengadilan banding di Qatar. Namun, hukuman penjaranya dikurangi dari lima tahun menjadi tiga tahun.

Dia sempat dibebaskan sambil menunggu putusan banding, tetapi bulan lalu, Ibhais ditangkap lagi sebelum melancarkan aksi mogok makan sebagai upaya terakhir untuk membersihkan namanya dan menuntut pengadilan yang adil.

Mengutip Al Jazeera, dia mengklaim menjadi sasaran karena berbicara mendukung pekerja migran yang mogok pada Agustus 2019. Akan tetapi, badan yang menyelenggarakan Piala Dunia tahun depan, SC menolak klaim tersebut dan menyebut pria berkewarganegaraan Yordania itu menggelikan, memfitnah, dan benar-benar salah.

Setelah sidang banding, seorang pejabat Qatar menyatakan penyalahgunaan dana negara menjadi kejahatan serius di Qatar dan ini tercemin dalam keputusan pengadilan.

“Kasus Tuan Ibhais mengikuti semua prosedur dan protokol hukum yang tepat. Tuan Ibhais dihukum setelah pemeriksaan yang cermat terhadap banyaknya bukti yang kuat dan kredibel terhadapnya karena meminta suap untuk memengaruhi hasil dari proses pengadaan yang didanai negara,” kata pejabat Qatar tersebut.

Sedangkan saudara laki-laki Ibhais, Ziyad mengungkapkan bahwa kelurganya berencana mengajukan banding, meski mereka memiliki sedikit kepercayaan kepada sistem hukum Qatar. Ibhais sendiri tidak hadir di pengadilan ketika hakim menguatkan vonis bersalah kepadanya.

Menurut pihak keluarga, ketidakhadiran Ibhais bertujuan agar membuatnya tidak terlihat mogok makan dan ini bagian dari upaya berkelanjutan untuk membungkamnya.

Sebelumnya, di tahun 2019, SC melakukan penyelidikan internal setelah adanya aduan dengan bukti dokumen dan visual. Aduan tersebut dari peserta pihak ketiga dalam tender untuk kontrak terkait pengelolaan platform media sosial atas nama SC.

Setelah penyelidikan, pejabat SC mengeluarkan sejumlah karyawan dengan peringatan tertulis, sementara dua orang lainnya termasuk Ibhais diskors.

Keluarga Ibhais mengklaim tidak ada bukti maupun penyelidikan internal SC yang muncul dalam persidangan. Mereka juga menambahkan permintaan untuk melihat dokumen dan tuduhan terhadap Ibhais berulang kali ditolak.

Namun, SC menyebut bukti dan dokumen terkait telah diserahkan kepada otoritas publik yang relevan untuk penyelidikan lebih lanjut. Itu menandai berakhirnya keterlibatan SC dalam kasus itu.

Perlakuan Qatar terhadap pekerja migran dan catatan HAM-nya telah menjadi sorotan sejak terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Sementara itu, sistem Kafala yang mengikat pekerja ke sponsor swasta telah dihapuskan sebagai keputusan penting tahun lalu. Sayangnya, pekerja di negara itu masih menghadapi masalah termasuk kasus pelarian palsu dan gaji yang tidak dibayarkan ketika mencoba pindah.

Pada Agustus 2019, sekitar 5.000 pekerja konstruksi mogok kerja terkait dengan gaji yang tidak dibayar dan kondisi kerja yang buruk. Dalam investigasinya, Al Jazeera menemui pekerja yang protes itu dan mereka mengatakan selain kondisi hidup yang buruk, gajinya belum juga dibayarkan selama empat bulan. Selain itu, perusahaan juga gagal memperbaharui izin kerja mereka sehingga membuat status mereka di Qatar menjadi ilegal. Dan, majikan mereka tidak memberikan surat-surat yang diperlukan agar mereka bisa berpindah majikan.