Melanjutkan Komitmen Udara Sehat di Ibu Kota

  • Whatsapp
Ilustrasi barisan.co/Bondan PS

BARISAN.CODKI Jakarta sempat menduduki peringkat atas di soal polusi udara pada 2019. Menjelang akhir 2020, intensitas gas-gas polutan diklaim berkurang.

Pada September 2020 lalu, Pemprov DKI Jakarta bahkan mengklaim pandemi COVID-19 membuat kualitas udara di Ibu Kota membaik. Kebijakan PSBB ditengarai telah mengurangi pencemaran kendaraan, langit menjadi cerah, dan pada gilirannya membuat kualitas udara 50 persen lebih baik dibandingkan tahun 2019.

Bacaan Lainnya

“Karena pandemi Covid pada 2020, telah terjadi peningkatan kualitas udara di DKI. Ditandai dengan penurunan konsentrasi rata-rata PM2,5 bulanan dibandingkan 2019, yaitu mencapai penurunan (polusi) 14 sampai 50 persen,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta, Andono Warih, dalam sebuah webinar September 2020 lalu.

Meski demikian, kandungan polutan—termasuk tetapi tidak terbatas pada NOx, SO2, partikulat (PM), dan merkuri (Hg)—masih menyebar di atmosfer Jakarta.

Jika mengacu standar WHO yang menyebut bahwa jika partikulat halus (PM2.5) lebih dari 25 μg/m3 bertahan selama 24 jam di satu wilayah, maka sebetulnya, udara Jakarta belum sepenuhnya bisa dikatakan sehat sepanjang 2020. Alih-alih masih membahayakan kesehatan.

Hal senada tercatat dalam riset lembaga CREA (Center for Research on Energy and Clean Air), yang didapat dari pemantauan kualitas udara PM2,5 oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta.

Grafik 1: Kualitas Udara Jakarta

Diambil dari Stasiun Pemantauan Udara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. *Keterangan: 2020 hanya sampai bulan Mei.

Diketahui, Jakarta hanya mengalami 40 hari dengan kualitas udara yang “baik” pada tahun 2017. Tahun 2018 hanya memiliki 25 hari “baik”, berbanding dengan 77 hari yang tercatat “tidak sehat”.

Pada tahun 2019, jumlah hari tidak sehat meningkat menjadi 108, atau naik hampir 50% dari tahun sebelumnya. Pemantauan awal semester 2020 menunjukkan bahwa bahkan dengan PSBB sekalipun, kualitas udara dari bulan Maret hingga Mei tetap dalam tingkat “sedang” hingga “tidak sehat”, dan sama sekali tidak ada hari berudara “baik”.

Seterusnya, udara Jakarta melanjutkan tren tidak ideal ketika PSBB mulai dilonggarkan. Hal itu ditambah faktor musim kemarau (Mei hingga Oktober 2020) di mana biasanya kualitas udara memang cenderung buruk.

Grafik 2: Tingkat PM2,5 Rata-Rata Jakarta

Unit μg/m3, setelah disesuaikan dengan kondisi cuaca. Sumber: CREA berdasarkan OpenQA dan NOAA untuk normalisasi cuaca.


Kebijakan Pemprov DKI Jakarta

Pada tanggal 6 Juli 2019, sejumlah pihak yang menyebut diri sebagai Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota) menyampaikan gugatan warga negara (citizen lawsuit) terkait pencemaran yang ada di Jakarta.

Koalisi ini—terdiri dari Greenpeace, Walhi, dan LBH Jakarta—menggugat pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab atas polusi, yaitu: Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Pemprov DKI, Pemprov Banten, dan Pemprov Jawa Barat.

Sebulan pasca gugatan dilayangkan, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang perdana citizen lawsuit ini tepatnya pada Kamis, 1 Agustus 2019. Di hari yang sama, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Instruksi itu memuat tujuh langkah mempercepat pengendalian kualitas udara di Jakarta. Salah satunya, Anies memerintahkan agar tidak ada lagi angkutan umum berusia di atas 10 tahun dan tidak lolos uji emisi beroperasi di jalanan Ibu Kota.

Guna menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta berkala menggelar uji emisi gas buang kendaraan secara gratis sepanjang 2020-2021. Pelaksanan dilakukan bersama pihak kepolisian sekaligus menjadi sosialisasi soal pengenaan tilang dan sanksi sesuai peraturan tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor yang diteken Anies Baswedan. Ilustrasi: Dinas LHK Provinsi DKI Jakarta.

Hal itu diamini oleh Direktur Pelayanan dan Pengembangan PT Transjakarta Achmad Izzul Waro. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya satu upaya domestik dari jalan panjang memperbaiki kualitas udara Ibu Kota.

“Kualitas udara di Jakarta memang mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menunjukkan lebih dari 70% polusi udara disebabkan asap knalpot kendaraan bermotor. Oleh sebab itu kita harus mendukung kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini.” Kata Izzul Waro saat dihubungi Barisanco.

Izzul mengatakan, PT Transjakarta turut terlibat menjalankan kebijakan ini. Disebutkan Transjakarta terus berupaya melakukan peremajaan seluruh angkutan umum melalui program Jak Lingko sepanjang 2020. “Agar asap pembuangannya masih dalam batas toleransi. Uji emisi secara berkala menjadi sangat penting agar kendaraan-kendaraan tetap dapat beroperasi dengan baik.” Katanya.

Lebih dari itu menurut Izzul, kunci penanggulangan polusi sebetulnya adalah masyarakat, dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi saat beraktivitas. “Alternatif kebutuhan mobilitas bisa dilakukan dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan angkutan umum massal seperti Transjakarta.” Kata Izzul Waro.

Di satu sisi, memang benar bahwa asap kendaraan menyumbang polusi terbesar di lingkup domestik Jakarta. Akan tetapi, mengingat polusi dapat mengudara dalam waktu lama dan menempuh jarak ratusan mil, warga Jakarta benar-benar tidak diuntungkan: keberadaan industri besar, pembangkit-pembangkit listrik, maupun sumber polusi tak bergerak yang ada di sekeliling Jakarta, disinyalir turut menyumbang pencemaran.

Dalam laporan WALHI, misalnya, disebut sumbangan besar polusi DKI Jakarta juga disebabkan keberadaan PLTU yang ada di Jawa Barat, Banten, maupun Jawa Tengah. Tak hanya itu, polusi Jakarta juga terkait kebijakan pengelolaan lingkungan yang menjadi otoritas nasional.

Bila benar, bahwa pencemaran udara Jakarta merupakan akumulasi titik tengah dari beragam faktor, maka, siapapun yang jadi gubernur ibu kota dan apapun kebijakannya, jelas berujung sia-sia jika tidak mendapat dukungan lintas otoritas dan antarwilayah. []


Penulis: Ananta Damarjati


Indeks laporan:
1. Melanjutkan Komitmen Udara Sehat di Ibu Kota
2. Ibu Kota yang Terkepung Cerobong Asap PLTU
3. Upaya PLTU Mengurangi Pencemaran Udara
4. Gagal Tinggalkan Kendaraan Pribadi Gara-gara Pandemi

Redaksi
Latest posts by Redaksi (see all)

Pos terkait