Grafik trajektori hingga 2024
| Uraian | s.d 2024*) |
| Indikator terkait pengelolaan utang | |
| Interest Rate Risk (%) | |
| – Rasio Variable Rate | Maksimal 20,0% |
| Exchange Rate Risk (%) | |
| – Rasio Utang FX-Total Utang | Maksimal 41,0% |
| Refinancing Risk | |
| – Utang Jatuh Tempo < 1 tahun (%) | Maksimal 10,5% |
| – Average Time to Maturity (tahun) | Minimal 8 tahun |
| Indikator Terkait Fiskal (%) | |
| – Rasio utang terhadap PDB | Range 38-43% |
*) trajectory s.d 2024 ditetapkan pada batas maksimal/minimal yang telah mengakomodasi terjadinya shock akibat nilai tukar.
Dalam hal ini, pemerintah memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan kewajiban pembayaran dan memiliki kesempatan untuk melakukan reprofiling instrumen-instrumen utangnya melalui operasi liability management. Pemerintah menyatakan komitmen mengupayakan pengadaan utang dalam tenor jangka menengah-panjang.
Dalam jangka menengah, pengadaan utang baru dikatakan oleh Pemerintah akan mempertimbangkan ketiga risiko di atas. Akan tetapi dari tabel yang disajikan Nota Keuangan dan APBN 2021, pemerintah sebenarnya dimungkinkan melakukan perubahan, atau memberi keleluasaan yang lebih luas.
Sebagai contoh, risiko nilai tukar memang diupayakan menurun, namun batas maksimalnya dipatok 41,0% pada akhir tahun 2024. Begitu pula dengan rasio utang yang bersuku bunga mengambang, dilonggarkan hingga bisa mencapai 20% pada akhir tahun 2024.
Secara keseluruhan, upaya mengendalikan risiko utang yang berkaitan dengan kesinambungan fiskal dinyatakan dalam target rasio utang terhadap PDB. Targetnya adalah pada range 38-43 persen hingga akhir tahun 2024.
Target yang diakui telah memerhatikan kondisi krisis hingga perlambatan ekonomi akibat pandemi yang diperkirakan memengaruhi pertumbuhan PDB dalam jangka menengah.
Realisasi rasio utang atas PDB pada tahun 2020 telah mencapai 38,68%. Prakiraan berdasar postur APBN 2021 dan proyeksi PDB tahun-tahun mendatang, maka batas atas target mungkin telah dicapai pada tahun 2021 ini. Diperlukan kerja keras dan kehati-hatian lebih besar dalam pengelolaan utang pemerintah. []
Kontributor: Awalil Rizky