Oleh Achmad Fachrudin, Akademisi dari Universitas PTIQ Jakarta
MASA pendaftaran calon gubernur (Cagub) dan wakil gubernur (Cawagub) Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2024 tinggal menghitung hari. Sesuai PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, masa pedaftaran dimulai Selasa, 27 Agustus 2024-Kamis, 29 Agustus 2024. Memasuki masa pendaftaran, para pihak Peserta Pilgub DKI 2024 makin terus berkonsolidasi. Tetapi kejutan di injury time dari peserta Pilgub DKI dari luar KIM dengan hadirnya Cagub DKI lainnya pada tahap pencalonan, masih tetap terbuka, dan sangat diharapkan publik.
Saat ini, poros penguasa yang diorganisir Poros KIM mengusung Ridwan Kamil (RK) dari Partai Golkar sebagai Cagub DKI di Pilgub DKI 2024, tampak makin solid dan kuat. Bahkan dikabarkan Poros KIM sudah berhasil menjinakkan dan menggandeng Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk masuk ke dalam koalisi besar. Sehingga muncul istilah poros atau kubu KIM Plus.
Narasi dan argumen politik yang diajukan PKS, Nasdem dan PKB untuk menerima tawaran berkolaborasi dengan Poros KIM macam-macam. PKS misalnya, berdalih karena Cagub DKI Anies Rasyid Baswedan diberi tenggat waktu untuk mendapatkan tambahan partai politik (Parpol) pendukung hingga batas akhir 4 Agustus sebagai syarat pemenuhan calon untuk menjadi peserta Pilgub DKI, tidak tercapai. Sedangkan Nasdem, melalui Ketua Umumnya Surya Paloh bernarasi, Anies susah maju di Pilgub DKI 2024. Sementara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengaku belum memiliki kepastian mengusung Cagub di Pilgub Jakarta 2024.
Manuver politik sejumlah Parpol yang sebelumnya mengaku akan mendukung Anies lalu berbalik arah mengung RK, tidak terlalu spesifik, dan terus terang menjelaskan argumen atau alasannya. Sehingga orang merujuk kepada tesis Harold D. Lasswel yang tertuang dalam buku .“Politics, Who Gets what, When, How”. Artinya, politik adalah siapa dapat apa, kapan dan bagaimana. Dalam kontet manuver politik PKS, Nasdem atau PKB, maka penjelasan tidak cukup hanya dicermati dari narasi dan argumen politik, melainkan apakah deal-deal politik atau politik transaksional antara pihak sudah tercapai.
PKS yang sebelumnya relatif dikenal dengan konsisten dengan khittoh perjuangannya sebagai Partai Dakwah, pada Pilgub DKI 2024, mengalami pergeseran orientasi politik. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui telah menjalin komunikasi dengan Presiden terpilih sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Saikhu, sikap politik PKS tersebut telah digodok dan mendapatkan persetujuan dan sebagai hasil Musyawarah Majelis Syuro PKS ke-11, Sabtu (10/8/2024).
Sedangkan alasan Nasdem mendukung RK, menurut Surya Paloh pada Kamis (15/8/2024), karena Nasdem bertekad mendukung pemerintahan Prabowo ke depan. Lain lagi dengan PKB, sampai artikel ini dibuat, masih nimbang-nimbang. Hanya saja pada pertemuan antara Muhaimin dengan Prabowo pada Jum’at, 9 Agustus 2024, menepis terjadi transaksi di balik pertemuan tersebut.
Dengan berbagai dinamika politik yang mengemuka, membuat peluang Anies menjadi Cagub DKI 2024 yang semula didukung oleh Poros Koalisi Perubahan, menjadi kecil. Bahkan makin menipis. Tetapi makin mengempis, tidak berarti lenyap sama sekali. Sebab Pilgub DKI 2024 merupakan ranah politik. Dan yang namanya ranah politik, masih serba kemungkinan. Skecil apapun peluang tersebut. Terkecuali, Pasangan Calon (Paslon) Cagub dan Cawagub DKI sudah didaftarkan ke KPU DKI. Selesai sudah spekulasi tentang pencalonan.
Melawan Akal Sehat
Konsolidasi kekuasaan dalam suatu perhelatan demokrasi elektoral merupakan hal yang lumrah dan sah-sah saja. Hampir di seluruh dunia, fenomena atau realitas politik semacam ini terjadi. Biasanya para penguasa yang akan turun dari jabatannya mempunyai naluri (instink) politik untuk mempertahankan kekuasaannnya. Jika sudah habis masa jabatannya, biasanya strategi politik berubah dengan cara memasang sosok yang dianggap bisa melanjutkan program dan kepentingannya.
Kandidatnya bisa dari kalangan keluarga sendiri yang kemudian dikenal sebagai politik dinasti, atau bisa juga kandidat yang sealiran, seideologi atau sekepentingan. Dari kasus terakhir, maka muncul istilah calon ‘boneka’. Istilah calon boneka merujuk kepada calon kepanjangan dari penguasa. Biasanya calon boneka, kualitasnya rendah. Calon boneka diskenariokan bakal dikalahkan dengan mudah oleh calon cukup berkualitas yang diusung oleh koalisi gemuk dan penguasa.
Parameter kandidat biasanya mengacu hasil survei lembaga survei yang dianggap credible. Tidak harus nomor satu atau dua, paling tidak masuk lima besar. Hasil survei Indikator Politik Indonesia teranyar menunjukkan, Anies Baswedan (39%) menempati urutan teratas dalam simulasi top of mind Pilgub DKI 2024. Posisi kedua ditempati Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan 23,8 persen. Ketiga RK dengan 13,1 persen.
Jika pada Pilgub DKI 2024 RK melawan kandidat kelas kaleng-kaleng, bisa diibaratkan David melawan Goliat. Manakala hal ini benar-benar terjadi, dapat dianggap melawan akal sehat dan perasaan umum (common sene) rakyat kebanyakan yang menghendaki terjadinya kandidasi dan kontestasi secara berimbang. Serta merupakan indikasi kemunduran (backsliding) demokrasi di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Padahal Jakarta diharapkan tetap menjadi barometer demokrasi di tingkat nasional. Dikuatirkan Pilgub DKI 2024 berpotensi menjadi kurang menarik. Jika tidak menarik, berpotensi menurunkan/merendahkan tingkat partisipasi pemilih. Serta mengindikasikan terjadinya kemunduran (backsliding) demokrasi di Jakarta pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
Kejutan Politik
Sebagai suatu arena kontestasi dan kompetisi demokrasi elektoral, kejutan politik selalu tetap ada. Tergantung ketersediaan element of surprise. Dari sisi proses, kemungkinan terjadi kejutan berupa koalisi antara PDI Perjuangan dengan PKB, ditambah Parpol lainnya di injury time masa pendaftaran dengan mengusung Anies sebagai Cagub (dianggap dari PDI Perjuangan) dengan Cawagub dari PKB atau yang lainnya. Apalagi PKB dengan Cak Imin sebagai Ketua umumnya dikenal mempunyai keahlian melakukan acrobat politik. Sementara eksistensi Anies sebagai sosok marketable dan memiliki jam terbang tinggi ditunggu kemampuan untuk mampu meyakinkan peserta Pilgub DKI agar mencagubkan mantan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, sangat penting dan sekaligus menjadi ujian berat.
Selain itu, mungkin saja Cagubnya bukan Anies, melainkan hasil kompromi dan konsensus politik antara kubu PDI Perjuangan dengan Parpol lain. Kejutan lain dari PKS, terutama PKB jika urung bergabung dengan KIM berpotensi terjadi tidak mendapat jumlah jatah atau kavling/posisi Menteri yang diharapkan. Termasuk kejutan, jika PDI Perjuangan di Pilgub DKI 2024 tidak mengusung Cagub DKI karena tidak mau berkolaborasi dengan KIM Plus dan juga tidak mau berkolaborasi dengan Parpol atau Koalisi lainnya.
Bagaimana jika ada desakan keras dan massif dari masyarakat, termasuk elit-elit politik berpengaruh di tingkat nasional. Apakah akan berdampak dan membuka peluang sosok semacam Anies atau Ahok menjadi Cagub atau Cawagub DKI; atau muncul sosok alternatif yang kualitasnya seimbang dengan popularitas RK? Biasanya sulit desakan publik atau elit pada the ruling elite akan mempengaruhi putusan politik dari Parpol. Sebab umumnya Parpol beranggapan, putusan politiknya setelah menyerap aspirasi masyarakat, dan kepentingan daerah atau bangsa yang lebih luas. Akibatnya polemik atau pro kontra semacam itu akan berhenti seiring pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI ke KPU DKI mulai dilakukan.
Terlepas dari berbagai kejutan yang mungkin terjadi dan masih berpeluang, tidak lantas membuat kandidat yang diusung oleh Poros KIM Plus akan menang dengan mudah atau apalagi akan menang mutlak. Belum tentu. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 membuktikan hal tersebut dimana pada Pilpres 2024, calon presiden (Capres) Prabowo hanya menang tipis atas Capres Anies.
Sementara KPU DKI sudah menetapkan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto lolos menjadi calon perseorangan di Pilgub DKI 2024. Sehingga siapapun Paslon Cagub dan Cawagub DKI dari Parpol, satu pasangan Cagub dan Cawagub DKI sebagai penantangnya sudah ada, atau menunggu. Jadi, minimal di Pilgub DKI 2024 akan terdapat dua Paslon Cagub dan Cawagub DKI. Tinggal menunggu, apakah akan ada Cagub dan Cawagub dari Parpol atau gabungan Parpol di DPRD DKI. Apakah calon perseorangan dengan mudah dikalahkan Cagub dan Cawagub DKI dari Parpol, khususnya dari Poros KIM? Belum tentu.
Untuk memperkerkuat argumen bahwa Pilgub DKI masih mungkin terjadi kejutan baik dari sisi proses dan hasilnya adalah merujuk Pemilihan Walikota Makasar pada 2020 yang dimenangkan kotak kosong. Seyogianya fakta politik lokal ini sudah memberi pelajaran mahal agar tidak mendegradasi dan menganggap remeh apal;agi menghina nalar politik pemilih. Apalagi pemilih di Jakarta dikenal rasional dan kritis serta dengan mudah berubah preferensi politik dari satu kandidat ke kandidat lainnya. Situasi dan kondisi objektif masyarakat saat ini secara umum mengalami krisis ekonomi. Situasi dan kondisi ini berpotensi melahirkan gerakan dan perlawanan politik masyarakat dengan cara mengambil pilihan berbeda dangan pilihan Cagub DKI yang diusung oleh penguasa di Pilgub DKI 2024.
Berkaca pada Pilgub 2007, 2012, 2017, selalu berlangsung kompetitif, demokratis dan menarik. Bahkan di Pilgub 2022 dan 2017 terdapat lebih dari dari dua Pasangan Cagub dan Cawagub DKI. Sehingga rakyat Jakarta mempunyai alternatif pilihan terbaik diantara calon terbaik. Sejarah budaya politik di Pilgub DKI juga menunjukkan, meskipun terjadi persaingan kompetitif dan menjurus konfliktual, paska Pilgub DKI selalu berakhir dengan aman dan damai. Karenanya jika tradisi dan budaya politik di Pilgub DKI 2024 masih akan terus menggema, maka kejutan politik dimana akan muncul kompetitor/kandidat Cagub DKI yang seimbang dari RK yang didukung oleh KIM Plus, tetap potensial terjadi pada injury time masa pendaftaran Cagub dan Cawagub DKI. [rif]
