BARISAN.CO – Jika Jawa Tengah sering digembar-gemborkan sebagai kandang banteng, kenapa ada sebanyak 70,44 persen pemilih di provinsi ini tidak memilih PDI Perjuangan?
Tiap datang musim pemilihan umum, termasuk pilpres, Jateng selalu jadi lumbung suara yang mati-matian diperebutkan. Semua partai punya interest dengan provinsi ini. Menariknya, hanya PDIP yang berani mengajukan klaim sepihak bahwa Jateng merupakan teritorinya. Klaim yang kita sering dengar: “Jateng adalah kandang banteng.”
Jika diamati lebih dekat, kita sebetulnya bisa menemukan klaim itu mengandung sekaligus dua poin yang berpotensi salah-kaprah. Pertama salah dari segi istilah. Kedua salah secara statistik. Mari kita bahas satu demi satu.
Pertama soal istilah. Dengan menyebut “Jateng adalah kandang banteng”, kita dapat menduga yang ingin dikatakan di balik tamsil itu sebenarnya berbunyi, “Jateng adalah wilayah kekuasaan partai PDIP.”
Di sini kandang banteng diibaratkan sama dengan wilayah kekuasaan dan sekilas tak ada yang terdengar janggal dari tamsil itu.
Namun, kalau membuka arsip-arsip berita lama, kita akan menemukan penggunaan istilah kandang banteng amat jauh berbeda dari sekarang. Dahulu, istilah itu digunakan bukan untuk menggambarkan wilayah kekuasaan PDIP, melainkan sebagai julukan dari partai ini per se. ‘Partai kandang banteng’.
Banteng merujuk pada kadernya, sementara kandang merujuk partainya. Agar memudahkan, mari kita mundur ke belakang dan membaca dua potongan berita Majalah Tempo berikut:
“…Ada 215 bekas kepada desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, lompat pagar dari Golkar masuk ke kandang banteng, PDI.”—Majalah Tempo edisi 1 Juni 1991, dalam artikel berjudul ‘Banteng Pulang Kandang.’
“Aksi pembersihan terhadap anasir pemberontak ternyata terus berlanjut di kandang banteng. Tiga orang fungsionaris di DPC Jakarta Timur diskors lantaran dianggap pro terhadap aksi pemberontakan Marsoesi-Dudy Singadilaga.”—Majalah Tempo edisi 14 Mei 1988, dalam artikel berjudul ‘Membersihkan Kandang Banteng.’
Apakah penjelasan ini penting? Mungkin tidak. Apalagi bisa dipahami bahwa urusan makna dan istilah bisa bergeser seiring waktu.
Barangkali uraian di atas lebih pantas disebut caveat untuk menyatakan bahwa, meskipun kecil, ada ketidakberesan semantik di dalam istilah kandang banteng yang sekarang banyak disebut-sebut.
Pemilih PDIP Jateng
Pada pemilihan legislatif terakhir, dilihat dari hasil hitung suara 2019, PDIP meraup jumlah suara terbanyak secara nasional. Dari jumlah suara itu Jateng menyumbang 20,78% atau sebanyak 5,70 juta suara.
Ini adalah perolehan suara yang sangat besar. Tidak ada partai lain yang mampu mengumpulkan sebanyak 5,70 juta suara hanya dari satu provinsi.
Sebagai pembanding, angka itu jauh mengungguli perolehan suara paling banyak yang mampu diraih Gerindra di Jabar (4,23 juta suara) ataupun PKB di Jatim (4,20 juta suara).
Namun, di luar fakta bahwa PDIP mampu mengumpulkan 5,70 juta suara pemilih Jateng, ada pula fakta lain yang jarang dibahas, yakni tentang adanya 13,58 juta suara di Jateng yang tersebar ke partai-partai lainnya.
Dikatakan secara persentase, di Jateng, ada sebanyak 29,56 persen pemilih PDIP dan ada sebanyak 70,44 persen bukan pemilih PDIP.
Tentu persentase ini agak menggelitik. Pertanyaan menarik yang bisa diajukan di sini adalah, jika benar Jateng adalah kandang banteng, maka banteng jenis apa yang bahkan tidak mampu menguasai separuh isi kandangnya sendiri?
Persentase pemilih PDIP vis a vis bukan pemilih PDIP di Jateng ini bahkan tidak lebih besar jika dibandingkan Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Yogyakarta.
Kalau toh ada wilayah yang paling layak disebut sebagai kandang banteng, maka semestinya Provinsi Bali lebih tepat dijadikan mistar ukur: lebih dari separuh pemilih (54,34%) di Pulau Dewata menyumbangkan suaranya untuk PDIP.
Bali memang punya sejarah panjang dengan PDIP. Bahkan, sejarah itu sudah bermula sejak era Partai Nasional Indonesia (PNI) milik Soekarno—partai yang acap dianggap sebagai asal-muasal PDIP. Ada banyak faktor hubungan politis ini terbentuk. Salah satu di antaranya tentu faktor kesukuan ibunda Soekarno, Ida Ayu Nyoman Rai.
Dikatakan secara ringkas, bisa dibilang posisi politik PDIP di Bali cenderung kuat, dan sepertinya masih akan begitu pada pemilihan umum selanjutnya. Berbeda dengan Jateng di mana PDIP tak sepenuhnya aman.
Jika dilihat data per kabupaten-kota di Jateng, meski PDIP tetap menjadi yang paling dominan di sana, akan terlihat bahwa sebetulnya persaingan antarpartai di Jateng cukup dinamis.
Bahkan, nyaris tidak ada gambaran konkret yang dapat dijadikan pembenar dari klaim ”Jateng adalah kandang banteng”—kecuali Wonogiri, Surakarta, dan mungkin Boyolali.
Memang cukup sulit melacak kapan kali pertama istilah kandang banteng digunakan untuk merujuk wilayah kekuasaan PDIP. Yang kita tahu PDIP telah secara efektif menggunakan istilah ini, sehingga Jateng terkesan bukan wilayah netral yang bisa dikuasai sembarangan oleh partai lain. [dmr]
