Berkaca pada Ambon hari ini, terlihat bagaimana sistem deeskalasi konflik sudah demikian terpelihara. Sistem yang telah dilembagakan di sana mempermudah usaha perdamaian oleh LSM dan pemimpin agama.
Tidak pernah ada lagi konflik besar terjadi di Ambon setelah perjanjian Malino pada tahun 2002. Potensi kekerasan selalu dapat cepat ditangani dan tidak menyebar karena ada sistem yang memungkinkan para pemimpin sigap mengambil keputusan sebelum konflik berkecamuk.
Hanya saja, seperti terungkap dalam paparannya LP3ES, masih ditemukannya konflik dalam bermacam skala hingga sekarang, serta masih adanya konflik antaragama yang tidak dapat terhindarkan, menunjukkan keterbatasan negara dalam menjaga kedamaian dan mencegah terjadinya perpecahan.
Maka, untuk mengarahkan kondisi sosial ke arah minimnya kekerasan, tidak cukup dengan hanya mengandalkan lembaga pemerintah. Upaya ke sana harus pula melibatkan aktor-aktor dan lembaga non-pemerintah. Agar usaha proses perdamaian dapat berhasil, diperlukan pula pemberian insentif jangka panjang kepada orang-orang yang terlibat dalam deeskalasi konflik.
Lebih dari itu, harus ada kesepahaman bahwa upaya mencegah kekerasan adalah tangungjawab semua pihak. Dan kepentingan yang tidak terkait dengan konflik hanya akan mempersulit proses membetuk sistem deeskalasi dan perdamaian. []
