AUSTRALIA saatnya menghilangkan fobia yang tidak pernah menjadi kenyataan bahwa Indonesia ancaman dari utara bagi Negeri Kanguru. Ancaman justru datang dari China.
Bahkan sejumlah analis Australia seperti dikutip sejumlah media arus utama di sana mengungkapkan bila terjadi perang terbuka dengan China, Australia adalah negara yang belum siap. Jadi sangat jelas, Indonesia bukan ancaman bagi Australia.
Bersamaan berkembangnya isu tersebut, kunjungan persahabatan (muhibah) Anies Rasyid Baswedan di Australia menjadi sangat strategis. Anies tentu hadir di sana bukan sekadar keinginan Australia mendengar langsung visi Indonesia dari seorang calon presiden potensial tetapi juga pasti terkait dengan isu kekuatan China di Laut China Selatan dan Indo Pasifik.
Indonesia adalah benteng bagi Australia untuk membendung kekuatan China. Itu sudah terbukti ketika Indonesia dapat menumpas paham komunisme sejak 1965.
Dan, menguatnya pengaruh China selama rezim Jokowi berkuasa tentu menjadi perhatian khusus dari Australia. Kini bukan soal ideologi yang dikhawatirkan Australia dari China, justru pengaruh ekonomi dan geopolitiknya.
Jadi kehadiran Anies di Australia bukan sekadar ujian publik Australia atas pribadi Anies tetapi ingin melihat visi Anies dalam soal kawasan.
Memang yang muncul ke permukaan seolah menjadi penghakiman kepada Anies terutama terkait proses terpilihnya menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017.
Ini direpresentasikan dalam wawancara jurnalis senior The Sydney Morning Herald (SMH) dan The Age Peter Hartcher yang mengutip The Jakarta Post sebagai pemilihan gubernur yang paling kotor, paling terpolarisasi, dan paling memecah belah bangsa yang pernah ada.
Australia sepertinya tidak tahu di belakang The Jakarta Post selama ini adalah media yang dikenal memihak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan juga Jokowi. Dan para petingginya di kemudian hari mendapat jabatan strategis di pemerintahan.
Dialog yang menarik justru dengan komunitas kampus Australian National University (ANU) dan Monash University. Dalam diskusi yang menarik dan kritis di ANU misalnya Anies menceritakan soal ‘perbedaan pandangan’ dengan Pemerintah Pusat ketika di awal pandemi Covid-19.
Pernyataan yang sama juga sebelumnya disampaikan Anies dalam wawancara daring dengan jurnalis SMH, James Massola, 6 Mei 2020.
Dalam pernyataan dengan komunitas ANU Anies menceritakan kembali rasa frustrasi dengan Pemerintah Pusat cq. Kementerian Kesehatan. Anies ketika itu menginginkan terbuka kepada masyarakat soal merebaknya Covid-19 kepada publik sehingga ada alasan untuk membatasi pergerakan masyarakat. Namun, Kemenkes justru ingin merahasiakannya karena khawatir masyarakat panik.
“Kami lebih frustrasi dengan Kementerian Kesehatan karena kami yang harus mendorong mereka untuk menerapkan kebijakan seperti membatasi pergerakan penduduk di kota,” ujar Anies seperti dikutip dari CNN Indonesia, Senin (11/5/2020).
Kemudian Anies melanjutkan, “Kami memutuskan lebih baik berterus terang kepada masyarakat mengenai apa yang terjadi dan tindakan yang kami perbuat supaya mereka merasa aman.”
Anies juga menerangkan, informasi yang disampaikan kepada publik juga diupayakan tidak simpang siur dan selalu mengacu kepada ahli seperti epidemiolog. Kepercayaan publik menjadi taruhan.
Justru sebaliknya kalau kita mengingat di awal pandemi, elite pusat malah menganggap enteng Covid-19 dan jadi bahan guyonan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengucapkan Corona tak bisa masuk ke Indonesia karena perizinan di Indonesia berbelit-belit, Menhub Budi Karya Sumadi menyebut orang Indonesia kebal karena suka makan nasi kucing, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Corona tak bisa masuk karena cuaca Indonesia panas dan Gubernur Nusa Tenggara Barat menyebut Corona bisa dikalahkan dengan susu kuda liar.
Namun, Anies yang saat itu menjadi anggota komunitas 40 kota di dunia tidak bisa bercanda seperti para elite pemerintah lainnya. Informasi dari semua walikota di dunia masuk ke Jakarta dan Anies merasa ada yang aneh dengan Indonesia.
Menurut Anies rumah sakit selalu menolak pasien dengan alasan negatif Corona. Sementara data Dinas Pemakaman DKI Jakarta menginformasikan jumlah orang meninggal melonjak. Ini tidak wajar.
“Ini pasti ada sesuatu yang salah,” kata Anies.
Anies kemudian memanggil sejumlah stakeholder pemerintah seperti Imigrasi dan Badan Intelijen Negara.
Saat itulah diputuskan, DKI Jakarta harus segera bertindak dan mengambil keputusan. Harus terbuka tetapi masyarakat juga harus percaya.
Bisa dibayangkan tingkat frustrasi Anies dan jajaran Pemprov DKI saat itu. Tapi rasa itu hilang bila melihat kebijakan Anies itu kemudian diadopsi Pemerintah Pusat dan sukses secara nasional.
Kehadiran Anies di Australia adalah jawaban. Saatnya Australia tak melihat sosok Anies dari asumsi islamis dan antitoleransi tetapi mestinya dudukan Anies dari kinerja lima tahunnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Semu tuduhan itu tidak terbukti. Janganlah Australia menjadi bagian dari “Buzzer Internasional”.
Ancaman sebenarnya itu bukan kalangan islamis yang selama ini dikhawatirkan Australia. Justru merosotnya indeks demokrasi Indonesia dan memanasnya Laut China Selatan, lawan yang paling nyata.
Pertemuan Anies dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Gubernur Reserve Bank Philip Lowe yang disebut-sebut sebagai orang tidak sembarang bertemu tamu negaranya, menjadi pertanda baik. Tidak hanya untuk Anies tetapi juga untuk Indonesia. [rif]
