‘Memusuhi’ Semua Pihak
Pendekatan keamanan telah dengan sempurna membalik asas-asas demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang seharusnya memegang kedaulatan tertinggi lewat kewenangannya mengawasi pihak berkuasa (social control), justru diawasi oleh negara (state control).
Bukan hanya seniman mural dan mahasiswa yang menjadi objek pengawasan negara. Ditarik mundur ke belakang, kita juga bisa menemukan bagaimana agamawan seperti Habib Rizieq Shihab ‘dimusuhi’ lewat kasus hukum yang kelihatannya mengada-ada.
Masyarakat adat pun tak luput dimusuhi negara. Tepat hari ini setahun yang lalu (26/8/2020), Polda Kalimantan Tengah menangkap Ketua Adat Laman Kinipan, Effendi Buhing, tanpa alasan yang jelas. Kita mengenal Buhing sebagai tokoh yang getol menolak pembabatan hutan adat yang dirampas oleh PT Sawit Mandiri Lestari (SML). Kita tahu pula bahwa pemerintah gila sawit.
Adakah yang lolos dari bara permusuhan negara? Bagaimana dengan jurnalis? Pada tahun 2020, LBH Pers melaporkan ada sebanyak 76 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang melibatkan aktor dari korps Bhayangkara; 2 kasus datang dari jaksa dan TNI; 12 kasus datang dari aktor yang tidak diketahui asal-usulnya.
Ada baiknya pemerintah menghentikan kegemarannya memakai pendekatan keamanan. Mengkriminalisasi para pengkritik yang punya pandangan berbeda hanya akan mematikan demokratisasi. Bentuk kritik, sekalipun tidak ideal, mestinya disempurnakan dan bukan dimatikan.
Hanya dengan proses demokratisasi yang sehat perbedaan dan konflik bisa sangat berguna untuk mencari gagasan yang lebih kokoh atas suatu persoalan. Kita pernah punya pengalaman tentang ini. Dulu pernah ada gagasan tapi tidak pernah diuji lewat kritik dan perbedaan pendapat. Gagasan itu baru ketahuan merugikan setelah 32 tahun dijalankan. [dmr]
