BARISAN.CO – Beredar softcopy (salinan lunak) buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I. Yang menjadi sorotan adalah buku yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tak memuat profil pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy’ari.
Pada sampul sampul Jilid I terpampang foto KH Hasyim Asy’ari, namun secara alfabetis, pendiri Nahdlatul Ulama itu justru tidak ditulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Justru, dalam kamus setebal 339 halaman itu memuat sejumlah nama tokoh komunis muncul di dalamnya.
Ketua Umum NU CIRCLE (Masyarakat Profesional Santri), R. Gatot Prio Utomo protes keras atas tindakan Kemdikbud yang menghilangkan nama Hadratus Syech Hasyim Asy’ari.
Kekecewaan semakin memuncak karena hari-hari ini, warga nahdliyin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari yang wafat pada 7 Ramadhan 1366 hijriah. Atas kejadiaan ini, Nadiem Makarim diminta bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah tersebut.
“Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia ini. Kamus itu memuat foto Hadratus Syech Hasyim Asy’ari tetapi tidak ada ‘entry’ nama beliau sehingga berpretensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohanya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran,” ujar Gatot dalam siaran persnya, dikutip Selasa (20/4/2021).
Mendapatkan protes tersebut, pihak Kemendiknud langsung meresponnya.
“Kemendikbud selalu berefleksi pada sejarah bangsa dan tokoh-tokoh yang ikut membangun Indonesia, termasuk Hadratus Syech Hasyim Asy’ari dalam mengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kemdikbud Hilmar Farid dalam keterangan pers, Senin (19/4/2021).
Hilmar menjelaskan, museum Islam Indonesia Hasyim Asy’ari di Jombang didirikan oleh Kemendikbud. Bahkan, dalam rangka 109 tahun Kebangkitan Nasional, Kemendikbud menerbitkan buku KH. Hasyim Asy’ari: Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri.
Dijelaskannya, Buku Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tidak pernah diterbitkan secara resmi. Dokumen tidak resmi yang sengaja diedarkan di masyarakat oleh kalangan tertentu merupakan salinan lunak (softcopy) naskah yang masih perlu penyempurnaan.
“Naskah tersebut tidak pernah kami cetak dan edarkan kepada masyarakat,” katanya.
Lebih penting lagi, lanjut Hilmar, naskah buku tersebut disusun pada 2017, sebelum periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim.
Selama periode kepemimpinan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, kegiatan penyempurnaan belum dilakukan dan belum ada rencana penerbitan naskah tersebut.
Menurutnya, keterlibatan publik menjadi faktor penting yang akan selalu dijaga oleh segenap unsur di lingkungan Kemendikbud.
“Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak mungkin Kemendikbud mengesampingkan sejarah bangsa ini, apalagi para tokoh dan para penerusnya,” kata Hilmar. [rif]