Selanjutnya, Andi menyampaikan, melalui Badan Pertanahan Nasional bersama Kementerian PUPR , Camat, dan Kepala Desa setempat melakukan pendataan dan pengukuran luas hamparan tanah rakyat yang akan dibebaskan.
“Dan, terakhir, melakukan pembayaran lunas kepada pemilik tanah,” sebut Andi. [rif]
