Di lain sisi, menurut Mahfut, pajak merupakan bahan bakar pemerintah untuk menggerakan mesin bernama birokrasi. Namun, apabila penyelenggara pajak menjadi bagian dari pengemplang pajak, maka tidak salah apabila masyarakat melakukan pembangkangan massal dan seruan untuk tidak patuh dan membayar pajak.
“Indonesia sebagai negara tentu ingat dengan gerakan Samin Surosentiko yang mampu menggerakan masyarakat untuk tidak membayar pajak. Kami berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan secara tegas dan memproses secara hukum oknum yang terbukti melakukan penyelewengan,” kata Mahfut.
“Apabila hal tersebut tidak diindahkan maka pilihan rasional PB HMI MPO adalah menyerukan masyarakat untuk tidak membayar pajak,” pungkasnya. [dmr]
