BARISAN.CO – Setelah resmi jatuh ke tangan pemerintah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) direncanakan bakal dikelola oleh BUMN Sektor Pariwisata.
Menurut keterangan Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Encep Sudarwan, kemungkinan besar BUMN Pariwisata yang akan mengurus TMII adalah ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation), atau PT Taman Wisata Candi (TWC).
Nantinya, pengelolaan ini direncanakan memakai skema kerja sama pemanfaatan, sehingga TMII diharap dapat menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Encep Sudarwan mengatakan, selama dikelola oleh Yayasan Harapan Kita, pendapatan TMII belum pernah disetor ke kas negara dalam bentuk PNBP.
”Penerimaan negara itu terbagi dua, yakni pajak dan nonpajak. Kalau pajak, secara rutin pengelola TMII membayarkan semua pajaknya. Tetapi kalau menyetorkan PNBP, memang selama ini belum pernah,” kata Encep, dalam konferensi pers virtual, Jumat (16/5).
Hal itu disebabkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita tidak mengatur skema pembagian keuntungan untuk PNBP meski TMII dinyatakan sebagai hak milik negara Republik Indonesia.
Jika TMII dikelola BUMN, menurut Encep, pengaturan terkait PNBP bisa dibuat lebih jelas. ”Dari kerja sama tersebut, negara akan mendapatkan PNBP. Pemasukan akan berupa kontribusi tetap per tahun dan pembagian keuntungan,” ujarnya.
Dari pengelolaan TMII itu nantinya diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara dengan skema bagi hasil. Kerja sama akan menjadi Barang Milik Negara setelah 30 tahun.
Namun, Encep mengatakan bahwa BUMN manapun yang terpilih mengelola TMII, diharapkan merupakan perusahaan plat merah yang kuat dari segi keuangan, sehingga tak perlu Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Justru bagaimana agar bisa menghasilkan pendapatan untuk negara … Yang penting BUMN ini yang qualified, yang kuat untuk mengelola TMII,” ucapnya. [dmr]