“Berkaitan dengan early retirement sudah sangat jelas ya untuk mendukung apa namanya tuh, COP 21, COP 26, kemudian roadmap NZE. Kemudian juga energi transisi, dengan Perpres ini makin memantapkan kita untuk melakukan itu,” katanya.
“Perpres ini segera kami segerakan waktu itu. Ini ditunggu katanya (Dirjen Ketenagalistrikan), 23 September harus sudah s ke sampai ke Menteri (ESDM). Tapi memang sudah disampaikan Pak Dirjen ke Pak Menteri, tapi arahan Pak Menteri tolong dibahas lagi dengan yang terkait,” tambahnya.
Wanhar bercerita, PLTU milik PLN sendiri sebagai badan usaha milik negara (BUMN) tidak boleh menggunakan syarat pengecualian. Pengecualian itu sendiri dibatasi hanya sampai 2050.
“PLN nggak boleh menggunakan slot pengecualian itu. Ini hanya untuk PLTU-PLTU yang nanti satu paket dengan smelter, PLN nggak bisa menyediakan, atau proyek strategis nasional. Dan ini pun dibatasi sampai 2050,” jelasnya. [rif]