Oleh karena itu, ketika pendidikan dimasukkan sebagai variabel kontrolnya, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan berdasarkan kualitas program (0,07) dan pengalaman pemerintahan (0,03).
Hal ini dapat diartikan bahwa kenaikan sebesar 1% tingkat pendidikan seseorang, maka akan meningkatkan probabilitas memilih calon kandidat berdasarkan pertimbangan kualitas program dan pengalaman pemerintahan.
Akan tetapi, pertimbangan berdasarkan penampilan, popularitas, kesamaan afiliasi, kepercayaan, etnis, gender, uang transportasi, dan usia menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan. Artinya, kenaikan 1% tingkat pendidikan seseorang maka akan menurunkan probabilitas seseorang untuk memilih berdasarkan delapan pertimbangan di atas dalam memilih calon kandidat.
Hal tersebut selaras dengan penelitian dari Pradhanawati dkk. (2018) yang menyebutkan bahwa faktor pendidikan signifikan mempengaruhi pertimbangan masyarakat dalam memilih berdasarkan politik uang karena 70,1% masyarakat dengan pendapatan rendah memilih untuk menerima politik uang, semakin tinggi pendidikan akan mengurangi kecenderungan masyarakat untuk memilih berdasarkan politik uang.
Peningkatan kualitas pemilu di Indonesia bisa dilakukan melalui perbaikan pada sektor Pendidikan. Kunci dari perbaikan kualitas pertimbangan politik masyarakat dalam memilih terletak pada pendidikan karena dari uji regresi menunjukkan bahwa pemilih yang semakin sejahtera dan semakin berpendidikan akan memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk menolak politik uang.
Selain itu diperlukan juga kemudahan untuk masyarakat dalam mendapatkan pendidikan karena semakin luas jangkauan pendidikan di masyarakat maka akan semakin meluas pula dampak perubahan sosialnya di masyarakat.
Pada ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ini seharusnya menjadi momentum bersama untuk berubah, sudah saatnya kita berhenti mendiskusikan kepalsuan dukun santet dan mulai menerawang kembali sudah sejauh apa akses pendidikan dapat disentuh oleh masyarakat kelas menengah dan ke bawah?
Masihkah ada kasus anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah ataupun kuliah di perguruan tinggi? Masihkah ada kasus mahasiswa yang tertekan dan cuti karena keterbatasan ekonomi? Pemerintah telah mencanangkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang bahkan telah memfasilitasi masyarakatnya untuk dapat berkuliah dengan tanpa biaya. Tapi sudahkah program tersebut tersosialisasikan dengan baik. Statistik membuktikan bahwa di negara yang sudah berumur 77 tahun ini mayoritas pendidikan masyarakatnya adalah lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (BPS, 2021).
