Titi juga menolak menempatkan personel TNI/Polri aktif sebagai penjabat kepala daerah. Kata dia, hal ini akan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat soal upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI/Polri. Sebab, pada dasarnya posisi kepala daerah merupakan posisi yang politis.
Ia menekankan, pemerintah memastikan agar penjabat yang dipilih adalah sosok tepat dan betul-betul memiliki kemampuan menjalankan tugas sesuai harapan. [rif]
