Selama era pemerintahan Presiden SBY pertama (2005-2009), total nilai PMN kepada BUMN sebesar Rp19,04 triliun. Pada periode keduanya (2010-2014) meningkat menjadi sebesar Rp27,9 triliun.
Pemerintahan Presiden Jokowi pertama (2015-2019) melipatgandakan PMN kepada BUMN, hingga mencapai Rp142,77 triliun. Puluhan BUMN memperoleh PMN. Lebih banyak dari era sebelumnya.
Narasi kebijakan yang disampaikan kemudian banyak dikenal dengan istilah “penugasan BUMN”. Banyak proyek prioritas nasional (PSN) dari pemerintah diharapkan akan ditangani secara langsung oleh beberapa BUMN.
Penugasan membuat beberapa BUMN tidak sekadar mengelola urusan yang selama ini mereka jalankan. Ada tambahan beban kelolaan, meski sebagiannya masih berkaitan dengan bisnis inti BUMN bersangkutan.
Berdasar outlook APBN 2021 dan APBN 2022, nilai PMN kepada BUMN dipastikan meningkat pada era kedua Jokowi. Pada tahun 2020-2022 saja telah dialokasikan sebesar Rp141,07 triliun.
Dengan demikian, selama kurun 2015-2022, beberapa BUMN menerima PMN beberapa kali dengan total nilai yang besar. Diantaranya adalah: Hutama Karya (Rp76,2 triliun), PLN (Rp43,6 triliun), Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Rp33,1 triliun), Sarana Multi Infrastruktur (Rp26,6 triliun), KAI (Rp14,5 triliun), Waskita Karya (Rp14,4 triliun), dan Sarana Multigriya Finansial (Rp9,9 triliun).
PMN kepada Hutama Karya sebesar Rp76,2 triliun telah dan akan diberikan dalam 6 tahun anggaran. Penugasannya terkait dengan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Selain Hutama Karya, BUMN lain yang memperoleh PMN terkait langsung dengan pembangunan jalan tol adalah Waskita Karya dan Adhi Karya. PMN kepada Sarana Multi Infrastruktur dan Penjaminan Infrastruktur Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan proyek jalan tol.
Penugasan kepada PLN antara lain terkait dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Yang terkini berupa transmisi, gardu induk, dan distribusi listrik desa. Penugasan kepada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia terutama terkait dengan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Penugasan kepada Sarana Multigriya Finansial terkait dengan dukungan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam hal KAI, penugasan belakangan ini terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung (KCJB). Beredar kabar, KAI akan didorong menjadi pimpinan konsorsium proyek, menggantikan Wijaya Karya. KAI pun direncanakan menerima PMN pada APBN 2021 sebesar Rp6,9 triliun.
Cakupan penugasan kepada BUMN dimungkinkan meluas setelah ditetapkannya UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja. Ada pasal yang mengatur mengenai BUMN terkait dengan kewajiban pelayanan umum berupa penugasan untuk melaksanakan kemanfaatan umum.
