Lalu untuk siapa sesungguhnya pemerintah menggelar pilkada? Pilkada merupakan instrumen demokrasi. Dalam negara demokrasi masih relevan untuk meminjam pandangan filsuf Italia, Cicero, ia berkata, “Salus populi suprema lex esto” (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam sebuah Negara). Apakah sikap nekat melaksankan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang ganas merupakan tindakan mengutamakan keselamatan rakyat? Ah rasanya tidak. Sebaliknya, tindakan tersebut berpotensi besar menjadikan rakyat sebagai tumbal.
Jangan pernah menjadikan demokrasi sebagai dalih yang merugikan rakyat. Sebab tindakan tersebut sungguh sangat tidak demokratis. Jika memang berpikir bahwa Pilkada adalah hak rakyat yang mesti dipenuhi, maka penuhilah dengan cara menunda Pilkada, sebab dengan menundanya berarti pemerintah telah memenuhi hak rakyat untuk terus hidup, dan ini merupakan hak paling dasar. []
