Scroll untuk baca artikel
Blog

Plutokrasi: Cara Orang Kaya Mendominasi Kebijakan Publik

Redaksi
×

Plutokrasi: Cara Orang Kaya Mendominasi Kebijakan Publik

Sebarkan artikel ini

Nama Luhut sendiri disebut-sebut ikut dalam bisnis PCR di PT GSI. Walaupun, pihaknya menyangkal tidak mencari keuntungan. Namun, masyarakat sulit untuk mempercayainya. Sebab, untuk membayar karyawan, gedung, dan kebutuhan lain perusahaan, memerlukan biaya yang umumnya berasal dari keuntungan. Selain itu, harta kekayaan Luhut selama pandemi ini mengalami kenaikan sebesar Rp 67 M. Hingga total kekayaannya mencapai Rp 745 miliar.

Di awal pandemi, biaya tes PCR bisa mencapai 3 juta rupiah. Kemudian, saat ini, turun hingga Rp 275.000.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, biaya tes PCR bisa di bawah Rp 200 ribu. Ia menyebut biaya komponen tes PCR hanya membutuhkan Rp 100 ribu.

Akan tetapi, dalam wawancara Luhut dengan CNN TV pada Jumat (12/11/2021) membandingkan biaya tes di tanah air lebih murah daripada Amerika Serikat dan Singapura.

Luhut terlalu jauh membandingkan. Banyak orang yang menganggap biaya tes PCR di India jauh lebih murah. Pada Desember 2020, sesuai perintah pemerintah India, biaya tes di negara tersebut turun dari 2.400 Rupee atau sekitar Rp 458 ribu menjadi 800 Rupee atau kurang dari Rp 160 ribu. Bahkan per Oktober, pemerintah India memangkas biayanya lagi menjadi 500 Rupee atau sekitar Rp 95 ribu. Sedangkan negara Selandia Baru dan Australia bahkan tidak memungut biaya bagi masyarakatnya untuk tes PCR.

Luhut dikenal sebagai pebisnis. Ia memiliki beberapa perusahaan. Dengan tarik-ulur kebijakan tes PCR seperti ini, terlebih dengan namanya dikaitkan dengan perusahaan tes PCR, maka bisa jadi ini pertanda Indonesia juga memiliki unsur plutokrasi. [rif]