Naskah terbaru RKUHP mengubah sejumlah pasal, namun mempertahankan beberapa pasal penghinaan ke lembaga negara seperti DPR, Polri, hingga Kejaksaan.
BARISAN.CO – Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah resmi menyodorkan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hasil dialog publik dan sosialisasi di 11 kota ke DPR pada Rabu (9/11/2022).
RKUHP hasil dialog publik itu terdapat sejumlah perubahan. Mulai jumlah pasal, penambahan, dan penghapusan, hingga perubahan kata atau frasa. Namun, naskah RKUHP itu mempertahankan beberapa pasal penghinaan ke lembaga negara seperti DPR, Polri, hingga Kejaksaan.
“Pada draf RKUHP versi 6 Juli 2022 sebanyak 632 pasal, sedangkan versi 9 November ada 627 pasal,” kata Wamenkumham Eddward Sharif Omar Hiariej, dalam rapat di Komisi III DPR.
Rapat menyimpulkan naskah RKUHP yang diterima komisi akan dibahas kembali pada 21-22 November.
“Rapat kerja Komisi III DPR dengan Menkumham, Komisi III DPR menerima naskah RKUHP hasil sosialisasi dan dialog untuk dilanjut pembahasan 21-22 November 2022,” kata Anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Sari Yuliati saat membacakan kesimpulan di akhir rapat.
Pasal Pidana Penghinaan DPR-Polri
Berdasarkan Pasal 349 ayat 1, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau negara dapat dipidana. Setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau negara terancam penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
Lalu, Pasal 349 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau negara dan mengakibatkan kerusuhan di tengah masyarakat dapat dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak kategori IV.
“Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” demikian bunyi pasal tersebut dikutip pada Kamis (10/11/2022).
Bahkan, Pasal 350 ayat 1 mengatur pidana penghinaan lembaga negara seperti DPR, Polri, hingga Kejaksaan melalui media sosial.
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar, atau mendengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak kategori III,” demikian bunyi pasal itu.
Tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
Pasal 79 mengungkap besaran denda kategori II adalah Rp10 juta. Sedangkan besaran denda kategori III adalah Rp50 juta dan kategori IV mencapai Rp200 juta.
DPR Ingatkan Tak Buru-buru Disahkan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mewanti-wanti Komisi III DPR tak lantas buru-buru mengesahkan RKUHP.
Dasco mengatakan RKUHP akan langsung melanjutkan proses pembahasan di Komisi III DPR. Dasco menyoroti masih adanya sejumlah pasal yang kontroversial sehingga perlu dibahas kembali secara hati-hati.
“Sampai saat ini komisi teknis dalam hal ini Komisi III DPR itu terus maraton membahas RUU KUHP. Dari hasil pantauan kami dan juga komunikasi teman-teman di Komisi III DPR, memang masih ada pasal-pasal yang krusial yang perlu dibahas dengan hati-hati,” katanya.
Ketua Harian Gerindra itu tak masalah jika Komisi III DPR menargetkan pengambilan keputusan tingkat I pada akhir bulan ini. Namun dia mengingatkan Komisi III DPR harus menuntaskan pembahasan dengan baik dan tidak menimbulkan polemik ke depannya.
“Sehingga, adapun target pengesahan itu menurut kami boleh-boleh saja tapi jangan sampai karena terburu-buru ada hal yang tidak bisa dituntaskan dengan baik dan menimbulkan gejolak di kemudian hari,” katanya.
