BARISAN.CO – Belum surutnya aturan pembatasan membuat masyarakat makin tertekan terutama dari sisi ekonomi. Terbaru, pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran Mendagri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Kebijakan ini disorot oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, semestinya pembatasan mobilitas bukan lagi jadi pilihan lantaran hanya membuat ekonomi masyarakat kembali terpuruk.
“Persoalan pembatasan menjadi isu penting sebab pada kenyataanya aktivitas bisnis yang akan terdampak dari kebijakan ini adalah aktivitas UMKM,” kata Farouk Alwyni, Kamis (30/12/2021).
Padahal, menurut Farouk, sebanyak 61,1 persen pembentuk produk domestik bruto adalah kontribusi UMKM, dan UMKM menyerap 97 persen dari tenaga kerja nasional.
Tekanan terhadapnya berdampak signifikan dan menciptakan efek domino bagi perekonomian. Jika tidak diberi keleluasaan, praktis UMKM akan makin terpuruk, dan pada akhirnya perekonomian nasional akan sulit pulih.
Farouk mengatakan, jika pemerintah mampu bekerja lebih tenang, aturan-aturan pembatasan paranoid sebagaimana termaktub dalam SE Mendagri sebetulnya bisa diganti dengan aturan yang lebih peka terhadap sisi sosial-ekonomi masyarakat tanpa harus mempertaruhkan sisi kesehatan.
“Banyak contoh penanganan Covid-19 yang bisa proporsional tanpa pembatasan yang terkesan paranoid. Di Florida, AS, diterapkan kebijakan yang dikenal dengan Early Treatment Saves Lives dan Protect the Jobs. Dua kebijakan ini saling seiring. Satu sisi pemerintah mampu memberi penanganan dini bagi masyarakat yang membutuhkan. Di sisi lain mampu menjaga aktivitas bisnis tetap berjalan agar tidak terjadi PHK,” kata alumnus MA bidang ekonomi New York University ini.
Farouk menjelaskan, Florida baru-baru ini masuk jadi negara bagian di AS yang berhasil baik menangani Covid-19 baik dari perspektif jumlah kasus, hospitalisasi, maupun kematian.
Sebagai catatan, Florida sendiri bahkan tidak menerapkan lockdown, kewajiban masker, maupun vaksinasi. Bahkan, Gubernur Florida Ron DeSantis termasuk satu penentang keras kebijakan vaccine mandate yang diterapkan oleh Presiden Joe Biden, mandate yang juga menghadapi berbagai perlawanan dari Gubernur-Gubernur dan para Senat Partai Republik.
Florida juga adalah salah satu negara bagian di AS yang melarang penerapan vaccine passport (semacam PeduliLindungi di Indonesia), mayoritas negara bagian di AS tidak menerapkan vaccine passport.
“Selain Florida, Jepang juga bisa dijadikan model negara terbaik dalam mengombinasikan antara kebijakan vaksinasi dan personal liberty. Penanganan pandemi di sana bisa berjalan baik dengan kebijakan vaksinasi sukarela (voluntary vaccination) tanpa harus pemerintahnya merampas hak-hak sipil, sosial, dan ekonomi rakyat, Jepang bahkan menyediakan dana khusus secara transparan bagi para korban efek samping parah dari vaksin,” jelas Farouk.
Menurut Farouk, pemerintah Indonesia mestinya dapat mengambil referensi-referensi yang lebih inovatif dalam menyeimbangkan kebijakan kesehatan, ekonomi, dan personal liberty.
Ketimbang menjalankan kebijakan “gebyah uyah” dalam penangan Covid-19 yang counterproductive dan berdampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi rakyat, ada baiknya pemerintah memperkuat sistem yang dapat memberi perawatan dini saat ditemukan kasus positif, khususnya bagi kasus yang bergejala.
