Catatan Reflektif
Tanpa bermaksud mengecilkan peluang Dharma-Kun atau bisa saja terjadi kejutan politik dimana PKS dengan Koalisi Perubahan kembali on the track dengan cara mengusung Anies sebagai Cagub DKI. Skenario lain, PDI Perjuangan dengan mitra koalisinya mampu mengusung Basuki Tjahaja Purna (Ahok) menjadi Cagub DKI. Bahkan tidak tertutup kemungkinkan pula PDI Perjuangan mengusung Anies sebagai Cagub DKI sebagai pembuktian sebagai partai perjuangan sejati.
Muaranya pada Pilgub DKI 2024 mampu mengontestasikan antara RK dengan Anies atau RK dengan Ahok. Jika ini terjadi, kompetisi di Pilgub DKI akan seimbang dan menarik. Dan kepercayaan publik terhadap Pilgub DKI kembali normal setelah dalam beberapa hari terakhir dibombardir dengan rekayasa wacana maupun aksi yang mengarah kepada pelemahan demokrasi di Jakarta. Namun sekaligus akan menjadi tamparan keras bagi poros KIM plus karena dianggap tidak sanggup mengamputasi Anies dalam belantika Cagub DKI.
Manakala RK tidak melawan Anies atau Ahok dan hanya berkontestasi melawan calon perseorangan atau bahkan kotak kosong, diatas kertas RK yang disokong koalisi KIM Plus serta kekuatan politik kartel lainnya akan dengan mudah melenggang ke Balaikota Jakarta. Bukan tak mungkin di Pilgub DKI akan bertanding seperti antara David dengan Goliat. Skenario sistematis semacam ini hanya dapat dilakukan jika adanya tangan-tangan kekuasaan (hand of power) atau politik kartel yang melibatkan kekuatan politik lama yang akan berakhir (Presiden Jokowi) maupun kekuatan politik baru (Prabowo).
Jika dampak politik kartel di Pilgub DKI 2024 tidak mampu dicegah atau dikendalikan, ada beberapa kemungkinan dampak negatif yang patut direfleksikan. Yakni: pertama, mengancam budaya demokrasi di Jakarta yang sudah dibangun sejak susah payah sejak Pilgub DKI 2007, 2012, 2017 dan 2022. Kedua, kontestasi politik menjadi tidak menarik karena tidak berimbang. Ketiga, komodifikasi politik bakal makin merajalela. Keempat, berpotensi menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Kelima, paling dikuatirkan Pilgub DKI 2024 mengalami demoralisasi dan delegitimasi terhadap Penyelenggara dan peserta Pilgub DKI maupun terhadap proses maupun hasil Pilgub DKI 2024. [r]
