“Jangan juga setelah jadi, tidak mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya. UU itu dihadirkan untuk melindungi masyarakat bukan kelompok tertentu, itu yang harus dipikirkan juga,” tutur Dilah.
Sekali lagi, Dilah menekankan, perlu adanya desakan masyarakat.
“Kondisi saat ini yang memaksa untuk segera memperbaiki keadaan karena anak-anak ini dalam beberapa tahun mendatang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan. Tapi, dengan kondisi seperti ini, generasi penerus tidak bisa diharapkan,” terang Dilah.
Perbaikan juga bukan hanya sekadar merevisi UU, jelas Dilah, namun bisa juga lewat kearifan lokal.
“Kearifan lokal seperti yang terjadi di daerah, di mana kalau dalam situasi mendesak atau mungkin KLB, Kepala Daerah bisa berpartisipasi menyelesaikan dengan kebijakannya,” pungkasnya.
