Minyakita Seharusnya Jadi Solusi, Bukan Masalah
Peluncuran Minyakita bertujuan untuk memastikan minyak goreng bersubsidi dapat diakses oleh masyarakat kecil dengan harga terjangkau. Namun, tata kelola yang buruk justru membuat program ini menjadi ajang permainan bisnis yang merugikan rakyat.
“Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi Minyakita dilakukan dengan lebih transparan dan tidak dikendalikan oleh tangan-tangan swasta yang hanya mengejar keuntungan,” ujar Achmad.
Minimnya integrasi sistem informasi dalam distribusi minyak goreng juga menjadi tantangan besar. Tidak adanya mekanisme pelacakan yang jelas membuat pengawasan sulit dilakukan, sehingga produk ini lebih mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menanggapi skandal ini, berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera bertindak tegas. Achmad Nur Hidayat memberikan beberapa rekomendasi agar masalah ini tidak terus berulang.
Pertama, evaluasi ulang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita. Jika harga bahan baku terus naik, maka perlu ada kebijakan yang lebih realistis agar produsen tidak terpaksa melakukan kecurangan. Namun, kebijakan ini harus diimbangi dengan subsidi langsung kepada masyarakat atau pelaku usaha mikro.
Kedua, pemangkasan rantai distribusi. Minyakita seharusnya didistribusikan melalui jalur resmi seperti Bulog, koperasi, atau pasar rakyat yang diawasi langsung oleh negara. Dengan pemantauan yang lebih ketat dan berbasis teknologi digital, distribusi dapat dilakukan lebih transparan.
Ketiga, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap oknum nakal. Produsen atau distributor yang terbukti melakukan praktik curang harus dicabut izinnya dan dikenakan sanksi berat. Pemerintah juga harus membuka data produsen yang melanggar aturan agar masyarakat lebih waspada.
Keempat, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro dalam produksi Minyakita. Saat ini, mayoritas pasokan minyak goreng bersubsidi masih dikuasai oleh perusahaan besar. Jika koperasi dan UMKM dilibatkan dalam produksi, maka distribusi bisa lebih merata dan mengurangi dominasi pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan besar.
Kelima, pembentukan kanal pengaduan yang lebih efektif. Masyarakat harus bisa melaporkan praktik curang dengan mudah dan mendapatkan respons cepat dari pemerintah. Transparansi harga dan stok Minyakita juga harus dibuka agar publik bisa ikut mengawasi distribusi.
Pada akhirnya, permasalahan Minyakita adalah ujian bagi pemerintah dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Jika tidak segera ditangani dengan serius, dampaknya tidak hanya merugikan ekonomi rakyat, tetapi juga memperburuk citra pemerintah dalam menangani kebijakan pangan.
