BANJIR Jakarta tidak sekadar bencana alam tetapi juga sudah sangat politis. Banjir dan cara penanganannya menjadi alat kampanye, glorifikasi atau justru menjadi peluru menjatuhkan seseorang. Berikut ini serial kedua tulisan tentang banjir di Ibu Kota dan kontroversinya.
Netizen langsung bereaksi ketika Presiden Jokowi meninjau langsung progres pembangunan sodetan Ciliwung, belum lama ini. Bukan soal proses panjang pembangunan itu yang melibatkan banyak gubernur yang menarik perhatian tetapi perihal pujian berlebihannya kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Salut dengan kerja Heru Budi Hartono yang bisa menyelesaikan masalah sodetan Ciliwung hanya dengan waktu 1,5 bulan, begitulah kira-kira pujiannya pada Selasa, 24 Januari 2023.
Padahal, logikanya apa yang bisa dilakukan oleh seorang penjabat untuk sebuah pekerjaan yang memakan biaya besar, pembebasan lahan yang rumit dan kental arom politik. Apalagi proyek tersebut bukan semata gawean Pemprov Jakarta tetapi juga Pemerintah Pusat.
Lantaran kaget dengan pujian yang berlebihan itulah khas netizen segera googling dan melacak dokumen digital. Diketahuilah biang keroknya ternyata kasasi atas respons gugatan warga yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 27 April 2016
Praktis gugatan yang dimenangi warga Bidara Cina yang kemudian dikasasi oleh Ahok membuat mandek pembangunan sodetan. Dalam kalender Jokowi pembangunan sodetan mangkrak selama enam tahun.
Menyikapi kondisi tersebut bersama timnya, Anies mencari jalan keluar. Pendekatannya bukan lagi kekuasaan tetapi humanis. Anies menggunakan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penting dan vitalnya sodetan selain sejumlah kesepakatan lainnya yang tidak merugikan warga.
Hasilnya sangat manis, kasasi dan proses hukum yang lama akhirnya dicabut yang memungkinkan proses pengerjaan sodetan dapat berlangsung.
Anies memang bekerja dalam keheningan dan memang tidak memerlukan seremonial atau tepuk tangan palsu. Tapi itu adalah kerja, kerja, kerja yang sebenarnya.
Pelajaran lain yang sangat berharga adalah keputusan Anies mematuhi putusan hukum. Menjalankan putusan PTUN Jakarta yang dimenangi warga Bidara Cina. Artinya, Anies meskipun punya kekuasaan tetapi berpihak kepada warga.
Anies mematuhi keputusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara.
Legasi Anies yang monumental justru bernama Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sodetan Ciliwung lewat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.
Inilah yang memungkinkan pembangunan sodetan bisa disaksikan Jokowi langsung. [rif]
