Dikutip dari Tempo, Sri Mulyani merinci bahwa anggaran Kementerian Kominfo tahun 2022 di posisi Rp20 triliun, naik hingga 73 persen dari anggaran tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun. Lalu, pada 2021, anggaran kementerian itu tembus Rp26 triliun dan kembali naik pada 2022 menjadi Rp27 triliun.
Total anggaran ini diperuntukkan semata untuk penyediaan infrastruktur digital demi transformasi yang baik di sektor tersebut. Diantaranya membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G/LTE di 4.200 desa serta daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
“Tidak mungkin ada transforamsi digital dan digitalisasi apabila infrastruktur digital tidak dibangun, termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa. Kita juga terus membangun agar daerah-daerah 3t menjadi priortas sehingga mereka menikmat transformasi digital,” terangnya.
Dikutip dari Siaran Pers No. 240/HM/KOMINFO/06/2022 Kementerian Kominfo, pemerintah akan tetap melanjutkan transformasi digital nasional sebagai kebijakan pada tahun 2023.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan program kerja Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2023 sebagai kelanjutan program Tahun Anggaran 2021 dan 2022, yaitu tetap fokus dan berbasis pada arahan Presiden Joko Widodo terkait transformasi digital nasional.
Menkominfo menjelaskan, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 18 April 2022, pagu indikatif Kementerian Kominfo tahun 2023 sebesar Rp18,4 Triliun.
“Kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2022 yang diusulkan ke Kementerian Keuangan sebesar Rp42,3 Triliun. Sehingga tahun 2022 ini, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp20,5 Triliun dari DIPA awal tahun 2021 yang mengakibatkan perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran di tahun-tahun anggaran berikutnya atau yang dikenal dengan carry over, termasuk carry over ke tahun 2023,” jelasnya.
Dengan alokasi pagu indikatif tahun 2023 sekitar Rp18,4 Triliun yang jauh lebih rendah dari carry over Tahun 2022. “Sehingga tentu dibutuhkan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus dicarikan solusi memungkinkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Menteri Johnny.
Video selengkapnya: