Isu politik masa jabatan kades, diperbincangkan paling tinggi dikaitkan dengan Kedok 3 Periode dengan 38,8% perbincangan.
BARISAN.CO – Tim Big Data Continuum menemukan isu perpanjangan masa jabatan kepada desa (kades) menjadi isu politik yang paling banyak mendapat perhatian publik. Isu masa jabatan kades diperbinjangkan waktu analisa 7 hari periode 19-25 januari 2023 diperbincangkan dengan 42,581 perbincangan dengan jumlah user 32,134.
Isu politik lainnya seperti isu Tunda Pemilu diperbincangkan 1,951, sedangkan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan 2,938 perbincangan.
Sedangkan isu Politik Dinasti termasuk mendapatkan perbincangan tertinggi kedua, 7,075 diperbincangkan. Sementara Kemunduran Demokrasi menjadi isu politik yang terendah dengan 1,391.
Hasil Tim Big Data Continuum menyebut perbincangan didominasi oleh kritik dan penolakan terhadap isu-isu politik yang sedang viral. Bahkan Presiden Jokowi selalu jadi pihak yang paling sering dikaitkan dengan setiap isu politik.
Isu politik yang sering diperbincangkan yakni masa jabatan Kades, apakah masa jabatan seorang kades harus diperpanjang atau tidak.
Ada beragam pendapat yang berbeda mengenai hal ini, beberapa memperjuangkan perpanjangan masa jabatan untuk memberikan kepemimpinan yang lebih stabil dan memungkinkan program-program yang sudah dicanangkan untuk terlaksana dengan baik.
Begitupun juga masa jabatan Kades menuai kritik dan menentang perpanjangan masa jabatan karena melihat hal tersebut sebagai bentuk pengabaian atas prinsip demokrasi dan perlunya adanya rotasi kepemimpinan.
Anthony Budiawan menuliskan dalam tweetnya bahwa Kepala Desa menuntut perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Tidak! Pasti ada kekuatan di balik layar. Terbukti, DPR dan Pemerintah mengabulkan permintaan yang tidak normal tersebut. Buntutnya: Kepala Desa suarakan tunda pemilu.
“Agenda perpanjangan masa jabatan presiden terus berjalan, tandanya (1) pidato BU Mega di HUT PDIP tidak melarang perpanjangan masa jabatan, (2) yang gerakan Kades adalah Kemendes (Kader PKB), PKB dari awal usulkan penundaan pemilu. (3). Jubir perpanjangan masa jabatan adalah kader PDIP,´ tuli Muhammad Said Didu dalam tweetnya.
Sementara menurut, Ubedilah Badrun perpanjangan masa jabatan Kades itu merusak demokrasi. Karena jabatan publik yang dipilih rakyat dalam demokrasi harus dipergilirkan untuk menghindari adanya kecenderungan korupsi dan otoriter, 6 tahun saja tercatat ada 686 Kades yang menjadi tersangka korupsi, Mau 9thn?
Isu ini sering menjadi topik pembahasan yang kontroversial dan memunculkan berbagai argumentasi dan pertimbangan politik dan hukum.
Perbincangan isu masa jabatan Kades, masyarakat sangsi dengan prestasi Kepala Desa, termasuk paling didominasi dengan 24,4% perbincangan. Namun isu politik masa jabatan kades, diperbincangkan paling tinggi dikaitkan dengan Kedok 3 Periode dengan 38,8% perbincangan.
Pendiri Continuum Big Data Center, Didik J Rachbini menyampaikan inti dari demokrasi adalah pembatasan kekuasaan. Karena itu, setiap jabatan publik dibatas 2 periode untuk presiden sebagai contoh, Minggu (5/2/2023)
“Upaya dan wacana perpanjangan masa jabatan Kades adalah bentuk kolusi politisi, partai politik untuk menjarah suara melalui Kades. Tetapi mengkhianati demokrasi,” jelasnya.
