NAMA mereknya “Minyak Kita” harganya ditulis dalam kemasan Rp14.000 tetapi anehnya konsumen membelinya harus mengeluarkan duit Rp16.000 bahkan kabarnya di beberapa daerah ada yang sampai Rp20.000 per liter.
Saya tidak bisa mendefinisikan kenyataan itu. Apakah dikategorikan lucu atau pembohongan publik.
Tapi yang jelas, ketika saya membeli minyak dalam kemasan paling sederhana tersebut hanya bisa tersenyum pahit. Naik harga Rp2000 bagi istri di dapur itu sudah ‘bencana’ karena nawar di warung kelontong hanya selisih harga Rp500 saja bisa narik urat leher.
Sebenarnya, bukan soal harga semata yang hanya dalam hitungan bulan sudah naik tetapi penulisan harga eceran tertinggi (HET) dalam kemasan sangat tidak berguna. Mubazir. Bahkan menyesatkan.
Kenapa tidak dihilangkan saja. Kenapa tidak ditulis: “Harga Eceran Bisa Naik Sewaktu-waktu dan Jangan Berharap Turun”, “Harga Eceran Suka-suka” atau “Harga Eceran Bisa Naik Tiba-tiba Harap Konsumen Bersabar dan Tidak Marah”.
Yang mengejutkan, ketika di awal-awal membeli “Minyak Kita” saya lihat produsennya berbadan hukum sebuah CV dengan alamat perusahaan di Tangerang. Tapi dalam kemasan yang sudah naik saya lihat produsen adalah perusahaan raksasa Sinar Mas.
Saya hanya bertanya-tanya kenapa minyak rakyat masih saja dikuasai konglomerat. Kenapa tidak diberikan saja ke perusahaan gurem. Masak minyak curah yang dikemas juga masih diproduksi perusahaan raksasa. Kasih dong kesempatan perusahaan kecil untuk jadi besar. Biarkanlah sekelas Sinar Mas main di minyak bermerek dan premium untuk ekspor.
KTP Oh KTP
Kejutan ternyata belum juga berakhir. Tiba-tiba Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang kerap disapa Zulhas atawa Zulhasan kembali mewacanakan pembelian “Minyak Kita” selain pakai duit juga harus bawa KTP. Alasannya biar masyarakat tidak memborong “Minyak Kita”.
Ampun! Saya hanya bisa berteriak. Ngelus dada.
Saya tidak tega menyebut model atau konsep seperti apa yang dijalankan Pemerintah ini. Saya hanya teringat kisah hidup di zaman kolonial atau malaise ketika rakyat antre jatah makanan sambil menahan lapar atau cerita tentang di Benua Afrika yang antre makanan karena krisis pangan.
Inikah konsep atau imajinasi dari hasil revolusi mental selama hampir 10 tahun? Inikah hasil kemerdekaan selama 77 tahun? Ngatur minyak goreng saja masih susah payah.
Lagi-lagi alasan pemerintah itu selalu masalah subsidi yang tidak tepat sasaran. Orang kaya beli “Minyak Kita” padahal mereka seharusnya membeli minyak mahal bukan jatah orang kere diembat. Lagi-lagi penguasa ini paling senang membenturkan antara si kaya dan si miskin.
Kenapa tidak tepat sasaran? Kenapa Pemerintah tak becus membuat data yang akurat dan presisi? Kenapa gara-gara kesalahan pemerintah rakyat yang harus susah?
Kenapa subsidi selalu dianggap beban. Kenapa subsidi tidak dipandang sebagai pendongkrak ekonomi masyarakat. Kenapa subsidi tidak dianggap sebagai upaya mensejahterakan rakyat. Atau memang Pemerintah maunya berbisnis dengan rakyat?
Setelah wacana beli gas melon harus pakai KTP kini beli “Minyak Kita” pakai KTP.
Lalu saya kembali bertanya-tanya: Ini “Minyak Kita” atau “Minyak Ente”?
