Dalam program Anies Ngobrol Ekonomi di kanal YouTube Anies Baswedan bertajuk “Rupiah Rp17.845 — Apa yang Sebenarnya Terjadi?”, sejumlah ekonom menilai pemerintah masih menyangkal tekanan ekonomi di tengah pelemahan rupiah dan menyempitnya ruang fiskal.
BARISAN.CO – Melaui kanal YouTube Anies Baswedan dengan program Anies Ngobrol Ekonomi bertajuk “Rupiah Rp17.845 — Apa yang Sebenarnya Terjadi?” yang tayang pada Jumat (29/5/2026), sejumlah ekonom dan praktisi keuangan memperingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap tekanan ekonomi nasional yang kian berat.
Di tengah klaim pertumbuhan ekonomi yang tetap positif, sejumlah indikator makro justru menunjukkan sinyal bahaya, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga kontraksi penerimaan pajak yang mencapai 10 persen.
Dalam diskusi daring yang dipandu Anies Baswedan, Ekonom Makro dan Fiskal Awalil Rizky dari Bright Institute menilai pemerintah Indonesia masih cenderung menyangkal kondisi ekonomi yang tengah dihadapi.
“Banyak negara lain memang sedang mengalami kondisi yang buruk, tetapi kebanyakan dari mereka mengakui sedang mengalami kesulitan. Kita justru denial. Pemerintahnya denial. Kita sakit, tapi kita bilang kita sehat,” ujar Awalil.
Menurut Awalil, hampir seluruh negara saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat perubahan dinamika keuangan global. Namun persoalannya bukan semata pada tekanan tersebut, melainkan pada bagaimana pemerintah meresponsnya.
Ia menilai sikap menyangkal justru berpotensi memperburuk keadaan karena membuat langkah mitigasi menjadi terlambat atau tidak tepat sasaran. Jika kondisi riil tidak diakui secara terbuka, kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap pemerintah dapat terus menurun.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Indonesia Vid Adrison. Ia memaparkan bahwa ruang fiskal Indonesia kini semakin sempit. Menurutnya, sekitar 23 persen penerimaan pajak saat ini habis hanya untuk membayar bunga utang, belum termasuk cicilan pokok utang.
Di sisi lain, kemampuan pemerintah mengonversi Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi penerimaan pajak atau tax ratio justru mengalami penurunan ke kisaran 8 hingga 9 persen.
Vid menggambarkan kondisi tersebut seperti seseorang yang memiliki pendapatan terbatas tetapi terus menambah utang untuk kebutuhan konsumtif, bukan produktif. Situasi itu, menurutnya, mulai menimbulkan pertanyaan dari investor asing maupun lembaga pemeringkat internasional terhadap komitmen kehati-hatian fiskal Indonesia.
Ia juga menyoroti proyeksi belanja negara yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, termasuk pembiayaan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut belum fokus menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
Menurut Vid, tekanan domestik tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pelemahan rupiah. Nilai tukar, kata dia, bukan sekadar persoalan pasar, tetapi juga cerminan tingkat kepercayaan terhadap fundamental ekonomi suatu negara.
Sementara itu, Praktisi Pasar Modal Yanuar Rizky menilai gejolak rupiah yang terus berlanjut bukanlah fenomena sementara. Ia menyebut kondisi tersebut merupakan bagian dari proses repricing atau penyesuaian terhadap keseimbangan baru di pasar keuangan global.
“Kalau The Fed ekspansi, kita basah karena banjir likuiditas. Tetapi kalau The Fed tidak ekspansi, kita kering. Itu dari sudut pandang pasar keuangan dan moneter,” kata Yanuar.
Menurutnya, sinyal perlambatan ekonomi global yang dibarengi inflasi tinggi atau stagflasi sebenarnya telah terbaca sejak akhir 2019, bahkan sebelum pandemi COVID-19. Pengetatan likuiditas oleh Federal Reserve, lanjut dia, secara historis selalu memberi tekanan besar terhadap negara-negara berkembang.
Yanuar mengingatkan bahwa Indonesia pernah masuk dalam kelompok five fragile countries bersama Turki, Brasil, Afrika Selatan, dan India karena tingginya ketergantungan terhadap arus modal asing.
Situasi tersebut diperburuk oleh kondisi Cina sebagai mitra dagang utama Indonesia yang sejak 2021 menghadapi krisis kredit di sektor properti. Dampaknya, volume perdagangan bilateral mengalami perlambatan signifikan.
Menurut Yanuar, investor asing kini melihat pasar domestik Indonesia tidak lagi cukup kuat menjadi pembeli siaga ketika pemerintah menerbitkan utang baru untuk menutup defisit fiskal. Akibatnya, aksi jual Surat Berharga Negara (SBN) oleh investor asing terus terjadi sejak 2023.
Kondisi itu memaksa Bank Indonesia bersama bank-bank domestik menyerap SBN untuk menjaga stabilitas pasar dan neraca keuangan.
Dampak lanjutannya adalah meningkatnya biaya penerbitan utang baru. Yanuar mencontohkan penerbitan global bond oleh Bank Negara Indonesia yang menawarkan kupon sekitar 7,5 persen dalam denominasi dolar Amerika Serikat. Menurutnya, jika pemerintah menerbitkan utang baru dalam rupiah, tingkat bunganya berpotensi menembus di atas 10 persen.
Kondisi tersebut dinilai menjadi tekanan ganda bagi keuangan negara: beban bunga yang semakin mahal sekaligus risiko depresiasi nilai tukar.
Menghadapi situasi ini, para ekonom menilai pemerintah dan Bank Indonesia perlu menempatkan stabilitas ekonomi sebagai prioritas utama, ketimbang memaksakan target pertumbuhan yang terlalu agresif di tengah ketidakpastian global.
“Dalam situasi seperti sekarang, stabilitas harus menjadi prioritas. Menjaga kepercayaan pasar jauh lebih penting dibanding memaksakan pertumbuhan yang sulit dicapai,” ujar Yanuar.
