Sekolah Demokrasi LP3ES membahas persoalan perkembangan politik terutama tahun 2024–2025 masa paling kritis demokrasi di Indonesia
BARISAN.CO – Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto mengatakan periode 2024–2025 adalah masa paling kritis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Di tengah kemunduran kualitas demokrasi yang sangat serius dalam beberapa tahun belakangan, proses pemilu 2024 yang telah dimulai harus terus dikawal dan dijaga agar hasil pemilu tetap mencerminkan berinteraksinya gagasan-gagasan segar mengatasi berbagai permasalah krusial bangsa.
“Jadi pemilu sebaiknya tidak melulu berbicara terkait koalisi parpol, quick count dan sebagainya,” sambungnya pada acara Pembukaan Sekolah Demokrasi LP3ES yang diselenggarakan LP3ES bersama KITLV Belanda dengan tema Pemilu 2024, Pertaruhan Demokrasi di Indonesia, Kamis (23/6/2022).
Menurut Wijayanto, masalah-masalah besar bangsa di depan mata adalah ketimpangan ekonomi, kesenjangan lahan, oligarki yang merusak, politik uang, bagaimana mengatasi korupsi dengan pelemahan pada KPK, represi yang terjadi pada ruang-ruang kebebasan sipil untuk berpendapat, dan banyak lagi.
Ketua Dewan Pengurus LP3ES, Prof Dr Didik J Rachbini menyampaikan persoalan perekonomian yang mengalami beberapa masalah krusial.
Menurut Didik masalah tersebut adalah masalah APBN, utang dan subsidi pemerintah yang semakin membengkak.
“Persoalan serius pada pemerataan pendapatan dan kesenjangan ekonomi yang luarbiasa serta stabilitas sosial. Kesenjangan sampai sekarang harus disubidi dengan dana luarbiasa. Sementara melonjaknya utang akan berdampak pada presiden Indonesia berikutnya,” terangnya.
Rektor Univeristas Paramadina juga menyampaikan dampak krisis energi dan pangan. Menurut Didik banyak negara kini menahan untuk tidak mengekspor pangan terutama beras ke luar negeri, dan lebih mementingkan kebutuhan domestiknya akibat pengaruh geopolitik perang Ukraina vs Rusia dan dampak pandemi covid 19. Harga pangan diperkirakan terus meninggi, demikian pula inflasi dalam negeri.
Selain itu, Didik menjelaskan persoalan serius demokrasi dan perpolitikan nasional
“Problem serius perpolitikan nasional adalah banyaknya bandit dalam sistem demokrasi modern. Sistemnya memang modern, tetapi perilaku yang muncul adalah perilaku bandit,” jelasnya.
Praktik Korupsi di Indonesia
Diana Suhardiman mengatakan praktik korupsi yang melembaga di Indonesia bertumpu pada berbagai jenis hubungan sosial dan proses pertukaran barang dan jasa.
“Diperlukan adanya pendekatan kritis terhadap korupsi menuju pembentukan strategi anti korupsi yang lebih berlandaskan politik dan budaya,” jelas Direktur KITLV ini.
Menurut Diana, perdebatan pikiran dan persepsi tentang korupsi, idealnya harus disertai dengan perubahan struktural yang sesuai dalam sistem politik yang ada.
Peneliti KITLV, Ward Barenschot menyampaikan tingkat korupsi terjadi begitu tinggi di Indonesia.
“Salah satu bukti adalah adanya “serangan fajar” pada pemilu sudah sangat umum terjadi. Terjadi “vote buying” dalam politik pemilu,” tegasnya.
Ward berharap ditemukan cara mengurangi tingkat korupsi. Menurutnya jika terus terjadi vote buying.
“Maka hal tersebut akan berbahaya untuk perkembangan demokrasi di Indonesia,” ujar Ward.
