Utang pemerintah yang terus meningkat hingga Rp8.680,13 triliun per November 2024 dinilai memberatkan ruang fiskal, memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
BARISAN.CO – Posisi utang pemerintah Indonesia per 30 November 2024 mencapai Rp8.680,13 triliun, seperti yang dilaporkan dalam publikasi APBN Kita edisi Desember 2024 oleh Kementerian Keuangan.
Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.648,87 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.031,26 triliun.
Dibandingkan akhir 2023, utang meningkat sebesar Rp535 triliun, dengan rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 39,20%, naik dari 38,98% di akhir tahun sebelumnya.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa peningkatan utang ini menambah beban berat terhadap ruang fiskal.
“Utang pemerintah tidak hanya terus meningkat, tetapi juga memperbesar tekanan pada pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang,” ujar Awalil.
Ia menambahkan, prakiraan akhir Desember 2024 menunjukkan posisi utang berpotensi naik menjadi Rp8.770 triliun dengan rasio terhadap PDB mencapai 39,60%.
Awalil juga menyoroti tren utang pemerintah dalam dua dekade terakhir. Selama periode 2004-2014, rasio utang terhadap PDB berkurang sebesar 31,92% poin, dari 56,60% menjadi 24,68%.
Namun, periode 2014-2024 menunjukkan kenaikan sebesar 14,92% poin, dari 24,68% menjadi 39,60%.
“Jika pandemi dianggap sebagai alasan utama peningkatan utang, data justru menunjukkan bahwa rasio utang sudah naik signifikan sebelum pandemi,” jelas Awalil kepada Barisan.co, Rabu (25/12/2024) malam.
Rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara juga menjadi perhatian. Pada era Presiden Jokowi, rasio ini meningkat dari 168,27% pada 2014 menjadi 319,45% pada 2024.
Dengan pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp2.745 triliun, posisi utang kini lebih dari tiga kali lipat pendapatan setahun.
Angka tersebut melampaui batas aman yang direkomendasikan oleh International Monetary Fund (IMF) sebesar 90-150% dan International Debt Reliefs (IDR) sebesar 92-167%.
Selain itu, beban pembayaran bunga utang terus meningkat. Dalam APBN 2024, pembayaran bunga diproyeksikan mencapai Rp498,96 triliun atau 18,18% dari pendapatan negara.
Angka ini jauh melampaui rekomendasi IMF yang berada di kisaran 7-10% dan IDR di kisaran 4,6-6,8%.
“Beban ini mengurangi ruang fiskal untuk mendanai program prioritas dan operasional pemerintah,” kata Awalil.
Awalil juga mengingatkan bahwa Debt Service Ratio (DSR) Indonesia, yang mencakup pembayaran bunga dan pelunasan pokok utang, telah mencapai 47,32% pada 2024.
Angka ini melampaui rekomendasi IMF sebesar 25-35% dan mendekati batas atas rekomendasi IDR sebesar 28-63%.
“DSR yang tinggi ini menunjukkan bahwa kondisi fiskal Indonesia sangat rentan,” imbuhnya.
Melihat besaran APBN 2025, Awalil memprediksi bahwa beberapa indikator utama tidak akan mengalami perbaikan signifikan.
Rasio utang terhadap PDB diperkirakan tetap di kisaran 39-40%, sementara rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara meningkat menjadi 18,40%.
“Untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang, pemerintah kemungkinan besar akan terus menambah utang baru,” pungkas Awalil.
Dengan demikian, beban utang pemerintah yang terus meningkat memerlukan perhatian serius untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan ruang fiskal yang memadai bagi pembangunan. []
