Direktur LP3ES: oligarki terkonsolidasi setelah 2019, bahkan terformulasi. Kita tidak memiliki oposisi di Indonesia, karena mereka semua telah menjadi bagian dari parlemen.
BARISAN.CO – Harus meredefinisikan kembali bahwa keadilan sosial secara demokratis itu bukan sebuah doktrin, tetapi sebuah etos. Ini dapat dilihat dari berbagai landasan yang diperjuangkan oleh petani dan gerakan sosial, ada persoalan marxisme juga di dalamnya.
Demikian disampaikan profesor Ilmu Politik Universitas Oslo, Olle Tornquist dalam diskusi publik dengan tema Demokrasi Sosial baru: Jalan Keluar untuk Indonesia yang diselenggarakan Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Sabtu (9/4/2022).
Menurut Olle Tornquist terdapat berbagai strategi di sini untuk menciptakan kembali demokrasi sosial yang dinilai usang; Pertama, mendorong lebih banyak public school gratis, ditanggung oleh Negara.
Kedua, regulasi lebih pro masyarakat. Ketiga, melakukan perlawanan-perlawanan. Keempat, transformative reform untuk mendorong keterlibatan perempuan; dan Kelima, bagaimana di Skandinavia keadilan sosial itu didorong.
Tentang demokrasi, menurut Olle Tornquist ada berbagai permasalahan seperti menyatukan seluruh gerakan dari perserikatan-perserikatan, gerakan sosial, gerakan politik bila ada isu bersama.
“Misal isu ekonomi dan pembangunan yang pro kesejahteraan,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto menyampaikan situasi demokrasi Indonesia mengalami regresi bukan karena kemiliteran, melainkan oleh politisi yang terpilih.
“Salah satu faktornya adalah agensi yang melemahkan demokrasi. Juga dengan oligarki serta civil society yang terfragmentasi,” sambungnya.
Menurut Wijayanto oligarki terkonsolidasi setelah 2019, bahkan terformulasi. Kita tidak memiliki oposisi di Indonesia. Karena mereka semua telah menjadi bagian dari parlemen.
“Serta terjadinya represi kebebasan akademik di universitas. Beberapa survei yang dilakukan oleh LP3ES dan lembaga lainnya, lebih dari setengah masyarakat Indonesia mengalami represi dalam mengeluarkan pendapat,” imbuh Wijayanto.
Lain lagi dengan pandangan Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini dalam sambutannya mengatakan isu kita adalah demokrasi sosial, yakni ideologi politik sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi untuk mendorong keadilan.
“Ada peran demokrasi pasar politik dan intervensi politisi serta kebijakan dalam mendukung politik, ekonomi, dan demokrasi. Ini berkaca pada Jerman atau Skandinavia manakala dalam demokrasi sosial nya didukung oleh regulasi Negara,” pungkas Dewan Pengurus LP3ES ini. [Luk]
