Jaring pengaman sosial sering dianggap sebagai solusi mengatasi ketimpangan.
BARISAN.CO – Rakorwil (Rapat Koordinasi Wilayah) Sekber (Sekretariat Bersama Relawan Anies Baswedan) Provinsi Lampung baru saja digelar, Minggu (13/3/2023) di Bukit Mega Raya, Lampung. Acara itu bertema, “Strategi Penguatan Kelembagaan Relawan Pendukung Anies Baswedan di Wilayah Provinsi Lampung”.
Dalam acara tersebut, narasumber, Awalil Rizky mengatakan, penduduk kelompok hampir miskin dan rentan miskin lainnya masih sangat banyak. Dia mengungkapkan, kemungkinan besar jumlahnya pada tahun 2021 dan 2022 mencapai 95-98 juta orang.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dia melanjutkan, garis kemiskinan berubah tiap enam bulan dan ukurannya semakin meningkat. Sedangkan, dari Credit Suisse, Global Wealth Databook 2022, Awalil mengungkapkan, rerata kekayaan penduduk dewasa Indonesia tahun 2021 sekitar 187,74 juta orang, mayoritas kekayaannya di atas US$10.000 (123 juta orang).
Ini menunjukkan ketimpangan semakin nyata, kata Awalil. Sementara, selama ini, dia menjelaskan, jaring pengaman sosial sering dianggap sebagai solusi mengatasi ketimpangan.
“Mengatasi ketimpangan harus dimulai dari penyebab strukturalnya, termasuk kurangnya kesempatan, seperti pendidikan dan ekonomi. Bukan sekadar melalui jaring pengaman sosial saja, tidak seperti itu caranya,” tegasnya.
Awalil memaparkan, masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi, seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial agar dapat menciptakan perekonomian yang menyejahterakan semua warga, bukan hanya sebagiannya saja.
“Kalau kita saksikan sendiri, pemerintah pada masa Covid-19 telah mengirimkan berbagai macam bantuan. Namun, itu tidak benar-benar membantu, justru menunjukkan ketimpangan semakin tampak jelas, orang kaya saat pandemi semakin kaya, yang rentan miskin menjadi miskin karena hilangnya pendapatan,” tambahnya.
Dia menerangkan, ekosistem yang setara juga perlu didukung dengan ekosistem yang lestari. Kedua hal itu, menurutnya, harus saling menguatkan, bukan meniadakan.
Sehingga, dia berpendapat, satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ketimpangan yang terjadi di negara ini adalah menjadikan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024.
“Anies satu-satu calon Presiden yang tidak hanya selalu menyebut-nyebut tujuan kemerdekaan dalam UUD 1945 semata, namun dia membuktikannya untuk memenuhinya sebagai janji kemerdekaan. Organisasi yang dia bentuk saat hanya menjadi bagian warga negara alias belum menjabat sebagai pejabat negara, Anies selalu menunjukkannya, misalnya Indonesia Mengajar, Turun Tangan, dan Kelas Inspirasi, yang sampai sekarang pun masih berjalan,” jelasnya.
Awalil menegaskan, jika ingin bangsa ini keluar dari masalah ketimpangan, hanya Anies satu-satunya pilihan. Di akhir paparannya, Awalil mengajak semua pihak untuk memenangkan Anies di Pilpres (Pemilihan Presiden) 2024.
“Karena saya meyakini hanya Anies adalah sosok yang layak dan mampu melakukannya,” pungkasnya.
