Kasus keracunan makanan kembali mencoreng Program Makan Bergizi Gratis yang digadang-gadang sebagai solusi stunting nasional.
BARISAN.CO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejak awal tahun 2025 kembali menuai sorotan setelah munculnya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah.
Program yang bertujuan mengatasi stunting dan malnutrisi ini dinilai belum memiliki standar keamanan pangan yang memadai, sehingga memunculkan kekhawatiran publik.
Menanggapi persoalan tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (BEM FIKES) Universitas Ibnu Khaldun Bogor bekerja sama dengan Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) menggelar diskusi evaluasi atas implementasi Program MBG.
Advocacy Officer IYCTC, Nalsali Ginting, menyatakan pentingnya pengawasan sejak dini terhadap program MBG. Ia menilai, meskipun masih terlalu dini untuk mengukur keberhasilan menyeluruh program tersebut, perlu ada mekanisme check and balance dalam pelaksanaannya.
“Tujuan dari program ini sangat baik. Selain membantu keluarga pra-sejahtera mendapatkan keringanan finansial dan makanan bergizi untuk anak, program ini juga diharapkan dapat mendorong prestasi belajar serta mendukung ekonomi UMKM,” ujar Nalsali, Senin (6/05/2025).
Ia menambahkan bahwa penyesuaian kandungan gizi dan menu makanan dengan budaya lokal sangat penting agar program ini dapat diterima masyarakat.
“Di daerah pesisir, menu berbasis ikan lebih relevan, sedangkan di pedalaman, sumber karbohidrat seperti ubi, kentang, atau sagu harus menjadi pertimbangan. Menu MBG perlu disesuaikan dengan konteks lokal agar tidak bertentangan dengan kebiasaan makan masyarakat setempat,” ujarnya.
Mengacu pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Nalsali menyebut prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi, yakni 21,6 persen.
Artinya, satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting, kondisi yang bisa menghambat pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Selain aspek teknis, Nalsali juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam keberhasilan program. Ia mendorong orang tua untuk menjaga pola makan sehat di rumah dan menciptakan lingkungan bebas asap rokok.
“Jangan sampai anak sehat di sekolah karena MBG, tapi di rumah justru terpapar asap rokok. Paparan asap rokok berisiko terhadap tumbuh kembang anak, termasuk mengganggu konsentrasi belajar,” kata Nalsali.
Ia berharap anggaran keluarga yang terbantu melalui program MBG dapat dialihkan untuk menunjang kebutuhan gizi dan pendidikan anak di rumah.
Kepala Departemen Keilmuan dan Pendidikan BEM FIKES Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Nailah Alifah Auliyaa, menambahkan bahwa aspek hukum menjadi krusial dalam pelaksanaan program.
Menurutnya, keberadaan payung hukum dan SOP (Standard Operating Procedure) sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan MBG berjalan terstruktur dan aman.
“Tanpa SOP, mekanisme dapur produksi MBG tidak bisa dijamin higienis. Pengawasan terhadap pekerja dapur juga penting agar tidak terpapar zat berbahaya, seperti asap rokok. Residu dari asap rokok bisa menempel pada permukaan dan mencemari makanan,” ujar Nailah.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 kasus keracunan makanan telah terjadi selama program MBG berjalan, dengan Jawa Barat menjadi wilayah yang paling terdampak.
Nailah menilai bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan pangan dalam program ini.
“Keracunan makanan tidak bisa ditoleransi, bahkan satu kasus pun harus dicegah. Ini bukan soal keberhasilan 99,99 persen, tapi menyangkut keselamatan individu yang seharusnya sehat justru menjadi sakit akibat kelalaian,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nailah mendorong agar anggaran MBG benar-benar difokuskan kepada kelompok paling rentan, khususnya ibu hamil dan balita dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia menilai penyesuaian ini penting agar program tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat. []
