Aliansi Ekonom Indonesia menilai angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen pada kuartal I 2026 perlu dikaji ulang karena dinilai belum mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia.
BARISAN.CO — Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute menggelar diskusi terbuka di Universitas Paramadina, Sabtu (23/5), untuk mengkritisi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen year-on-year (YoY) yang dirilis Badan Pusat Statistik.
Dalam forum tersebut, para ekonom menilai capaian pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang disebut tertinggi sejak 2012—di luar masa pandemi—perlu dicermati secara lebih mendalam karena dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi nasional.
Kajian terbaru yang dipaparkan Teuku Riefky dan tim menyoroti adanya inkonsistensi dalam data BPS. Salah satunya terlihat dari kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,04 persen. Temuan ini memunculkan pertanyaan terkait konsistensi pengukuran aktivitas ekonomi.
Berdasarkan simulasi koreksi atas inkonsistensi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 diperkirakan berada di kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.
Ekonom Wijayanto Samirin yang membuka diskusi menekankan pentingnya kepercayaan publik terhadap data pemerintah di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Di era penuh ketidakpastian, investor membutuhkan kepastian, termasuk kepastian terhadap akurasi data pemerintah. Tanpa itu, kepercayaan bisa hilang, dan krisis ekonomi sering kali bermula dari hilangnya trust,” kata Wijayanto.
Selain membahas kualitas pertumbuhan ekonomi, forum juga menyoroti sejumlah tekanan yang tengah dihadapi perekonomian Indonesia sepanjang 2026. Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, menyempitnya ruang fiskal APBN, tantangan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV, hingga dampak konflik Iran–Amerika Serikat terhadap harga minyak dunia.
Dalam sesi pertama, Teuku Riefky menilai angka pertumbuhan 5,61 persen perlu dibaca secara hati-hati karena belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti terus menurunnya kelas menengah, melemahnya daya beli masyarakat, serta stagnasi produktivitas sektoral yang menurutnya masih menjadi persoalan utama ekonomi Indonesia.
Sementara itu, Vid Adrison menyoroti tingginya belanja pemerintah pada awal tahun yang dinilai belum tentu menggambarkan kesehatan fiskal secara menyeluruh.
Menurutnya, pola front-loading belanja pada kuartal I berpotensi menimbulkan tekanan fiskal lebih besar pada sisa tahun 2026, terutama karena menyempitnya ruang kebijakan, penurunan transfer ke daerah, dan meningkatnya belanja nonproduktif.
Peneliti CSIS Dwiwulan juga menilai pelemahan rupiah mencerminkan persoalan struktural yang lebih dalam, terutama ketergantungan terhadap arus modal asing dan menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.
Pada sesi panel perdagangan internasional, perhatian tertuju pada implementasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia–Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.
Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai perjanjian tersebut berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang tidak seimbang bagi Indonesia serta membuka ruang subordinasi kebijakan domestik terhadap kepentingan Amerika Serikat.
Senada, peneliti LPEM FEB UI M. Dian Revindo menilai kebijakan ekonomi nasional seharusnya lebih difokuskan pada penyelesaian akar persoalan struktural dan perbaikan iklim usaha, bukan melalui pembentukan lembaga baru yang berpotensi menambah beban birokrasi.
Sementara itu, Sahara mengingatkan bahwa implementasi ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen serta memperburuk neraca perdagangan nasional. Ia juga menilai komitmen pembelian sejumlah komoditas dari AS dapat memengaruhi rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang.
Diskusi terbuka ini merupakan bagian dari rangkaian gerakan Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025. Gerakan tersebut mendorong perbaikan tata kelola ekonomi nasional melalui reformasi anggaran, transparansi institusi negara, deregulasi birokrasi, kebijakan berbasis bukti, hingga penguatan kualitas demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
Forum dihadiri akademisi, mahasiswa, jurnalis, serta para penandatangan 7 Desakan Darurat Ekonomi. []
