Langkah ini dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik, menyehatkan APBN, dan melindungi daya beli masyarakat di tengah krisis ekonomi.
BARISAN.CO – Situasi ekonomi Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dinilai semakin berat. Ketimpangan, pajak yang tidak adil, pemborosan anggaran, serta melonjaknya utang pemerintah menjadi persoalan utama.
Karena itu, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyerukan “Reset Ekonomi Indonesia” dengan delapan tuntutan kebijakan untuk memulihkan kepercayaan publik, menyehatkan APBN, dan menjaga daya beli masyarakat.
Fakta di lapangan menunjukkan beban fiskal semakin tinggi di tengah melemahnya konsumsi. Persepsi publik terhadap akuntabilitas belanja negara juga memburuk.
Atas kondisi tersebut, CELIOS menilai Menteri Keuangan perlu segera dicopot. Selain itu, CELIOS menuntut pembatalan kenaikan tunjangan DPR, penetapan gaji tunggal anggota DPR maksimal tiga kali UMP DKI Jakarta, pembentukan Komite Remunerasi Independen untuk pejabat negara, serta keterbukaan dana reses DPR sebagai informasi publik.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut masalah ketidakadilan pajak harus segera diselesaikan.
“Pemerintah perlu memperluas ruang fiskal tanpa menekan konsumsi. Karena itu, CELIOS konsisten mendorong penerapan pajak kekayaan (wealth tax) dan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset agar aset hasil kejahatan ekonomi dapat dipulihkan,” kata Bhima.
Ia menambahkan pentingnya revisi menyeluruh regulasi perpajakan. Langkah itu termasuk menurunkan PPN menjadi 8% sebagai stimulus bagi UMKM dan kelas menengah-bawah. Kebijakan ini diharapkan memperkuat penerimaan negara secara progresif sekaligus menahan pelemahan permintaan domestik.
Dari sisi belanja, CELIOS meminta pemangkasan APBN untuk pos yang tidak prioritas. Termasuk di dalamnya pengetatan belanja POLRI dan evaluasi anggaran MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta Danantara.
Dana hasil penghematan, menurut CELIOS, harus dialihkan ke subsidi tunai langsung bagi kelompok rentan agar manfaatnya terasa cepat. CELIOS juga mendorong restrukturisasi utang dengan penyesuaian tenor maupun kupon, serta moratorium utang baru sampai indikator fiskal membaik.
Untuk mencegah konflik kepentingan, CELIOS meminta pemerintah menjalankan Putusan MK tentang larangan rangkap jabatan menteri, wakil menteri, maupun kursi komisaris.
Terutama pada sektor investasi dan hilirisasi yang bersinggungan dengan entitas seperti Danantara. CELIOS juga menuntut penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti IKN dan Food Estate karena dinilai membebani keuangan negara.
Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menekankan perlunya transparansi pajak pejabat negara.
