Forum Wartawan Provinsi Jawa Tengah (FWPJT) menggelar diskusi publik bertajuk “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?” yang menghadirkan sejumlah akademisi dan praktisi media.
BARISAN.CO – Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) akan menggelar diskusi bertema “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?” pada Kamis, 9 Oktober 2025, pukul 12.00 WIB, di Selasar Gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan No. 9 Semarang.
Diskusi yang dikemas dalam bentuk talkshow ini digelar sebagai respons terhadap program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menetapkan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat.
Kegiatan tersebut juga menjadi upaya untuk memahami secara mendalam maraknya aksi demonstrasi di sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah, yang berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas publik pada Agustus lalu.
Ketua panitia, Imam Nuryanto, menjelaskan bahwa tema ini diangkat untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena sosial dan politik di balik aksi massa yang berakhir ricuh.
“FWPJT mencoba menghadirkan diskusi dengan narasumber yang kompeten agar publik mendapat gambaran utuh apakah kerusuhan tersebut murni terjadi akibat aksi massa atau ada faktor lain yang memicu,” ujarnya, Senin (6/10/2025).
Beberapa narasumber yang dipastikan hadir antara lain Kombes Pol Dwi Subagio (Direskrimum Polda Jateng), Imam Teguh Purnomo, SE, AKT (Ketua Komisi A DPRD Jateng), Septiaji Eko Nugroho (Ketua MAFINDO Jateng), dan Dr. T. Supriyadi (pengamat sosial).
Menariknya, acara ini juga akan menampilkan Sherlizzein Sharifazia, siswi kelas 2 SMAN 1 Kaliwungu, yang akan memberikan testimoni terkait pengalamannya saat menjelang aksi kerusuhan.
Diskusi akan dipandu oleh Bejan Syahidan, Pemimpin Redaksi Jateng Pos, dan diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat, aparat, dan pemangku kebijakan.
Ketua FWPJT, Damar Sinuko, menambahkan bahwa forum ini diharapkan mampu merumuskan sejumlah poin penting, seperti penyebab utama kerusuhan, peran aparat dalam menjaga situasi, serta prosedur penanganan aksi massa agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
“Selain itu, kami ingin mendalami apakah kerusuhan yang terjadi benar-benar murni akibat aksi massa atau ada intervensi dari pihak luar. Dengan diskusi ini, kami berharap muncul gagasan konstruktif untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan beradab di Jawa Tengah,” tutur Damar.
Acara ini terbuka untuk masyarakat dan insan pers yang ingin berpartisipasi dalam upaya memahami dinamika sosial dan menjaga stabilitas daerah melalui dialog publik yang terbuka dan berimbang. []
