Gaji disebut naik di atas inflasi, tapi dompet banyak orang tetap menipis. Di mana letak masalahnya?
BARISAN.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyoroti pemberitaan Kompas.com berjudul “Gaji Naik Lebih Tinggi dari Inflasi, Kenapa Masyarakat Masih Tertekan?” yang ditayangkan pada 1 Januari 2026.
Dalam kanal YouTube-nya, Awalil menilai kesimpulan bahwa gaji masyarakat naik lebih tinggi dari inflasi perlu dilihat secara lebih hati-hati dan tidak bisa digeneralisasi.
Awalil menjelaskan, perbandingan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang berada di kisaran 5–7 persen dengan inflasi nasional November 2025 sebesar 2,72 persen memang terlihat positif.
Namun, menurutnya, UMP hanya berlaku bagi sebagian kecil pekerja. Dari total sekitar 146,5 juta pekerja di Indonesia, hanya sekitar 56,5 juta orang atau sekitar 38 persen yang berstatus buruh dan karyawan tetap, termasuk PNS, TNI, dan Polri. Artinya, sekitar dua pertiga pekerja Indonesia tidak terkait langsung dengan UMP.
Ia menambahkan, data lain justru menunjukkan kondisi berbeda. Mengacu pada laporan Bank Dunia per 1 Desember 2025, upah riil pekerja Indonesia sejak 2018 hingga 2024 mengalami penurunan setiap tahun.
Penurunan upah riil berarti kenaikan pendapatan tidak mampu mengimbangi inflasi. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan upah buruh pada Agustus 2025 hanya naik sekitar 1,97 persen dibandingkan Agustus 2024, lebih rendah dari inflasi tahunan.
Awalil juga menanggapi pernyataan Ekonom Maybank Indonesia, Mirdal Gunarto, yang menyebut tekanan konsumsi terjadi karena pendapatan per kapita Indonesia masih rendah.
Ia menilai argumen tersebut dapat diterima secara umum, namun memiliki keterbatasan. Pendapatan per kapita, menurut Awalil, tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat karena tidak menggambarkan ketimpangan pendapatan.
BPS mencatat pendapatan per kapita Indonesia pada 2024 sekitar Rp78,6 juta per tahun, jauh di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
Namun, Awalil menekankan bahwa angka tersebut merupakan rata-rata yang mencampurkan pendapatan kelompok kaya dan miskin, sehingga kurang menggambarkan kondisi mayoritas masyarakat.
Terkait dorongan pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8 persen sebagai solusi, Awalil mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan dan kesejahteraan bersifat saling memengaruhi dan harus disertai dengan perbaikan upah riil serta pengurangan ketimpangan.
Tanpa itu, kenaikan pertumbuhan ekonomi tidak akan berdampak signifikan bagi kelompok masyarakat bawah dan menengah.
Awalil berharap sudut pandang tersebut dapat melengkapi pemberitaan dan memperkaya pemahaman publik mengenai mengapa konsumsi masyarakat masih tertekan meski ada klaim kenaikan gaji di atas inflasi. []
Video selengkapnya:
