20 Mei 2026: Apakah Hari Kebangkrutan Nasional Ketika utang negara terus membengkak dan rupiah kian terpuruk
SETIAP tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Namun, di tengah kondisi ekonomi yang semakin menekan, menceriminkan semangat kebangkitan nasional, atau justru menjadi ancaman “kebangkrutan nasional” yang perlahan menghantui perekonomian Indonesia?
Data fiskal menunjukkan posisi utang pemerintah terus meningkat. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah per 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22% berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan pinjaman tercatat Rp1.267,52 triliun.
Secara rasio, utang pemerintah memang masih berada pada level 40,75% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di bawah batas aman 60% sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.
Akan tetapi, di tengah tingginya suku bunga global dan ketidakpastian ekonomi dunia, kenaikan utang ini mulai menekan ruang fiskal negara.
Beban pembayaran bunga utang berpotensi terus membesar dan mengurangi kemampuan APBN untuk membiayai kebutuhan publik seperti pendidikan, kesehatan, subsidi, dan perlindungan sosial.
Tekanan ekonomi semakin terasa ketika nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah hingga mau menyentuh Rp17.800 pada Rabu, 20 Mei 2026.
Pelemahan rupiah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena struktur industri Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku, dengan proporsi mencapai sekitar 70%.
Ketergantungan tersebut mencakup sektor kimia, tekstil, elektronik, minyak dan gas, farmasi, hingga kendaraan pribadi.
Hampir seluruh barang yang digunakan masyarakat sehari-hari mulai dari pakaian, alat elektronik, obat-obatan, hingga kebutuhan dapur memiliki komponen impor yang transaksinya menggunakan dollar AS.
Ketika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor otomatis naik, biaya produksi meningkat, dan harga barang kebutuhan masyarakat ikut terdorong naik.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Indonesia bukan hanya soal besarnya utang, tetapi juga lemahnya kemandirian ekonomi nasional.
Ini bisa menjadi sinyal “kebangkrutan nasional”, sekaligus peringatan bahwa pembangunan tidak boleh hanya bergantung pada utang dan impor.
Hari Kebangkitan Nasional seharusnya dimaknai sebagai momentum untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri, memperkuat industri dalam negeri, memperluas produksi nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan luar dan bahan baku impor. []
