Wakil Katib PWNU Jateng Munib Abd Muchith menilai pernyataan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid soal NU sebagai “organisasi kerumunan” telah melukai hati para kiai.
BARISAN.CO – Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid yang menyebut Nahdlatul Ulama (NU) masih menjadi “organisasi kerumunan”, bukan barisan, mendapat tanggapan dari Wakil Katib Suriyah PWNU Jawa Tengah, KH Munib Abd Muchith.
Munib menilai pernyataan tersebut merendahkan dan telah melukai hati para kiai serta warga Nahdliyin.
Sebelumnya, Hasanuddin Wahid dalam sebuah video yang beredar di media sosial mengatakan bahwa NU selama ini masih dipelihara sebagai organisasi kerumunan, bukan barisan.
Ia mencontohkan sejumlah kegiatan NU yang menurutnya lebih banyak berupa kegiatan berkumpul, seperti salat gaib, seruan qunut nazilah, istighotsah hingga kegiatan penentuan awal bulan.
Hasanuddin juga membandingkan pola koordinasi NU dengan institusi lain. Menurut dia, organisasi yang disebut sebagai barisan seharusnya memiliki koordinasi yang jelas dari tingkat pimpinan hingga struktur di bawahnya.
“Selama ini kita masih memelihara NU ini menjadi organisasi kerumunan, bukan barisan,” kata Hasanuddin dalam video tersebut.
Pernyataan itu kemudian mendapat respons dari Munib Abd Muchith. Ia menilai pernyataan Hasanuddin sangat merendahkan, terlebih PKB merupakan partai yang lahir dari rahim NU.
“Dua hari ini media sosial dikejutkan dengan statmen yang sangat merendahkan dari fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa, saudara Hasanuddin, sekjen partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama sendiri,” tulis Munib dalam pernyataannya.
Munib mengingatkan proses kelahiran PKB juga tidak terlepas dari perjuangan para kiai dan warga NU. Menurutnya, proses tersebut membutuhkan pengorbanan waktu, pikiran, tenaga, hingga finansial.
Ia menyebut Tim 9 dan Tim 5 di berbagai tingkatan, mulai PBNU hingga MWCNU, ikut bergerak dalam proses mempersiapkan kelahiran PKB.
“Tim 9 dan Tim 5 dari semua tingkatan baik ditingkat PBNU sampai tingkat MWCNU semua bergerak siang malam berpikir, rapat untuk menghasilkan Pengurus Partai yang ideal dan amanah,” tulisnya di Facebook, Rabu (12/8/2026).
Munib juga menegaskan NU tidak tepat disebut sebagai organisasi kerumunan.
Menurut dia, NU merupakan organisasi yang telah berusia lebih dari satu abad, memiliki haluan Ahlussunnah wal Jamaah, terdaftar di Kemenkumham, serta mempunyai AD/ART dan peraturan perkumpulan sebagai aturan organisasi.
Ia juga menyebut Muktamar NU diselenggarakan setiap lima tahun sebagai bagian dari mekanisme organisasi.
“NU bukan sekedar kerumunan,” tegas Munib.
Menurut Munib, upaya NU melahirkan PKB sebagai wadah aspirasi warga Nahdliyin juga tidak dapat disamakan dengan sekadar kelompok yang berkerumun tanpa tujuan. Ia menilai proses tersebut membutuhkan kesungguhan dan misi.
Dalam pandangannya, Munib juga menyoroti posisi Hasanuddin sebagai Sekjen DPP PKB. Menurutnya, apabila pernyataan tersebut disampaikan sebagai pendapat pribadi, jabatan Hasanuddin tetap membuatnya dipandang sebagai representasi PKB.
“Kalau statmen Hasanuddin merupakan ungkapan pribadi sebagai sekjen PKB bukan statemen resmi, tetapi beliau sebagai representasi dari PKB karena jabatan itu melekat tidak bisa terlepaskan,” tulis Munib.
Ia mengatakan keterbukaan informasi di era digital membuat pernyataan tokoh publik mudah diketahui oleh warga NU. Karena itu, menurut Munib, pernyataan Hasanuddin tetap menimbulkan dampak di kalangan Nahdliyin.
“Sekalipun Hasanudin sebagai pribadi atau statemen resmi apapun itu telah melukai hati Nahdliyin,” ujarnya.
Munib kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Khittah 1926. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan upaya para kiai agar NU tidak terjebak dalam praktik politik praktis dan tetap fokus pada penataan umat melalui berbagai aspek kehidupan.
Ia juga menegaskan warga NU memiliki kemampuan menentukan pilihan politiknya sendiri. Karena itu, menurut Munib, warga Nahdliyin tidak bisa dianggap sebagai kelompok yang otomatis mengikuti arah tertentu.
“Warga NU bukan Bebek, tetapi Manusia yang bisa melihat, mengamati, menilai dan memutuskan, bukan robot yang bisa di remot,” tulisnya.
Menurut Munib, jika PKB ingin mendapatkan kekuasaan di pemerintahan, figur yang ditawarkan kepada masyarakat akan menjadi salah satu faktor penentu. Ia menilai kesungguhan, kejujuran, dan keikhlasan juga harus dimiliki.
Di akhir pernyataannya, Munib mengingatkan para pemegang otoritas publik agar berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
“Mulutmu harimaumu, maka bagi para Otoritas publik kehati hatian dalam berbicara sangat dibutuhkan dan menjadi cerminan dalam sikap kepribadian,” tulisnya.
Munib menutup pernyataannya dengan kembali menegaskan bahwa penyebutan NU sebagai organisasi yang hanya berupa kerumunan dinilai sangat menyakitkan bagi para kiai.
“Pernyataan NU hanya sekedar kerumunan, itu sangat menyakitkan bagi para Kyai,” pungkas Munib Abd Muchith. []
