Gus Salam menegaskan NU harus menjaga kemandirian, memperkuat rekonsiliasi, dan menjalankan politik kebangsaan tanpa terjebak politik praktis.
BARISAN.CO – Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menegaskan Nahdlatul Ulama (NU) harus tetap memainkan peran politik kebangsaan tanpa terjebak dalam politik praktis.
Gus Salam menyampaikan pandangan tersebut dalam program Bincang Santai Spesial Muktamar yang ditayangkan NU Online menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus.
Menurut Gus Salam, NU memiliki hubungan historis dengan politik Indonesia. NU pernah menjadi partai politik, terlibat dalam dinamika politik nasional, hingga kemudian kembali menegaskan posisi sebagai organisasi kemasyarakatan melalui Khittah NU.
“NU itu politiknya adalah siyasah aliyah, politik tingkat tinggi, politik kebangsaan, politik keumatan,” kata Gus Salam dalam wawancara tersebut, Rabu (12/8/2026).
Ia menjelaskan, politik tingkat tinggi yang dimaksud adalah perjuangan NU untuk membela dan memperjuangkan kepentingan umat serta bangsa. Menurutnya, orientasi tersebut berbeda dengan politik praktis yang menjadi ranah partai politik.
Gus Salam juga menilai hubungan NU dengan partai politik tidak dapat dilepaskan dari sejarah. NU, kata dia, memiliki keterikatan historis dengan politik, termasuk ketika NU menjadi partai dan ketika Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didirikan setelah era Reformasi.
Namun, ia menekankan bahwa kader NU saat ini tersebar di berbagai partai politik. Karena itu, NU harus mampu mengayomi seluruh kader tersebut tanpa berpihak pada kepentingan satu partai.
“NU punya kewajiban untuk mengayomi. Bahkan kalau bisa memanfaatkan kader-kader NU yang ada di semua partai ini untuk kepentingan dan agenda-agenda Nahdlatul Ulama yang memang dibutuhkan,” ujarnya.
Gus Salam menyebut pola tersebut sebagai politik historis dan politik realitas. Politik historis, menurut dia, berkaitan dengan sejarah keterlibatan NU dalam politik yang tidak mungkin dihapus. Sementara politik realitas adalah kenyataan bahwa kader NU kini berada di hampir seluruh partai politik.
Hubungan dengan pemerintah
Mengenai hubungan NU dengan pemerintah, Gus Salam mengatakan NU pada dasarnya memiliki tradisi berkolaborasi dengan pemerintah. Namun, kolaborasi tersebut tidak berarti NU harus kehilangan sikap kritis.
“NU itu nadinya adalah kolaborasi dengan pemerintah. Tapi NU juga akan selalu siap untuk memberikan kritik yang produktif dan yang membangun kepada pemerintah,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah fase sejarah NU. Pada masa pemerintahan Orde Baru, misalnya, NU dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam sejumlah persoalan, tetapi tetap memberikan kritik ketika terdapat kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.
Karena itu, Gus Salam menilai NU harus bersikap selektif terhadap kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dinilai baik dan bermanfaat bagi masyarakat dapat didukung, sedangkan kebijakan yang merugikan rakyat harus dikritik dan diingatkan dengan cara yang baik.
“Kalau ada yang merugikan rakyat, merugikan masyarakat, tentu harus dikritik, diingatkan,” ujarnya.
Menurutnya, sikap kritis tersebut harus tetap berada dalam koridor etika dan prinsip amar makruf nahi mungkar yang beradab.
Dorong kemandirian dan marwah NU
Jika diberi amanah memimpin PBNU, Gus Salam mengatakan NU harus memiliki daya juang untuk menjaga kedaulatan, marwah, martabat, dan kemandirian organisasi.
Ia menyebut tiga prinsip yang menjadi gagasan kepemimpinannya, yakni ruhul ma’had, ruhul jihad, dan ruhul khidmah.
Ruhul ma’had atau semangat pesantren, menurut Gus Salam, mencakup keilmuan, konsistensi dalam mengamalkan ilmu, serta akhlak dan adab. Sementara ruhul jihad dimaknai sebagai daya juang untuk menjaga kedaulatan dan kemandirian NU.
Adapun ruhul khidmah merupakan kesadaran bahwa menjadi pengurus NU adalah bentuk pengabdian, bukan sarana mengejar kepentingan pribadi.
“Kita di NU itu berkhidmah. Dengan jiwa pengabdian, orang itu akan menjaga integritasnya, menjaga kredibilitasnya dan akan selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan organisasi, kepentingan umat dan masyarakat dibandingkan dengan interest-interest personal,” kata Gus Salam.
Ia juga menegaskan bahwa NU harus dapat bekerja sama dengan pemerintah maupun pihak swasta. Namun, kerja sama tersebut harus dilakukan secara setara dan tidak boleh mengganggu kedaulatan serta martabat organisasi.
Usung rekonsiliasi internal
Gus Salam yang disebut sebagai salah satu kandidat Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35 juga menempatkan rekonsiliasi sebagai agenda utama apabila mendapatkan amanah memimpin NU.
Ia mengatakan dorongan untuk maju dalam muktamar muncul setelah mendapat pesan dari sejumlah masyayikh agar ikut berikhtiar memperbaiki kondisi NU di tengah konflik internal yang terjadi.
“Hal pertama yang akan kami lakukan adalah rekonsiliasi total,” ujarnya.
Ia mengatakan pesan yang diterimanya dari para masyayikh antara lain agar menjaga kerukunan dan kebersamaan serta memastikan tata kelola NU tidak terlepas dari nilai-nilai pesantren yang menjadi basis berdirinya organisasi tersebut.
Gus Salam menilai kekuatan NU tidak harus bertumpu pada satu figur. Menurut dia, NU perlu membangun sistem dan kerja kolektif agar organisasi dapat tetap kuat.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti tim sepak bola. NU, kata dia, tidak harus menunggu munculnya figur seperti KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk memiliki kekuatan besar.
“Ketika kita belum ada secara personal yang memiliki kemampuan seperti Gus Dur, maka kita bisa membuat sistem yang menopang kepada apa yang telah pernah dilakukan oleh Gus Dur,” katanya.
Menurutnya, kolektivitas seluruh perangkat NU, termasuk badan otonom dan struktur organisasi, menjadi kunci menghadapi tantangan organisasi ke depan.
Gus Salam juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang persuasif dan humanis. Menurut dia, konsolidasi organisasi tidak seharusnya dilakukan melalui pendekatan instruktif maupun tindakan seperti pemecatan yang tidak sesuai aturan.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi organisasi, termasuk penerbitan surat keputusan kepengurusan. Menurutnya, pengurus NU harus memiliki integritas dan kredibilitas agar tata kelola organisasi berjalan sesuai aturan.
“Parameter utama yang kami lakukan di dalam rekrutmen pengurus adalah integritas dan kredibilitas, baru kemudian kompetensi,” ujarnya.
Gus Salam menilai kompetensi dapat diperkuat melalui teknologi maupun tenaga profesional. Namun, integritas dan kredibilitas, menurutnya, merupakan karakter yang tidak dapat digantikan.
Dalam konteks Muktamar ke-35, Gus Salam menyatakan ikhtiarnya untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU dilakukan setelah mendapat dorongan dan restu dari para masyayikh. Ia menegaskan bahwa posisi tersebut dipandangnya sebagai bentuk menjalankan amanah dan khidmah kepada NU. []
