Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai target pendapatan RAPBN 2027 berisiko terlalu tinggi sehingga defisit APBN berpotensi melebar.
BARISAN.CO – Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 masih menghadapi risiko pelebaran defisit.
Risiko tersebut terutama berasal dari target pendapatan negara yang dinilai terlalu tinggi dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan tren penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan RAPBN 2027 beserta Nota Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 14 Agustus 2026. Dalam rancangan tersebut, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar Rp671,16 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Target defisit tersebut lebih rendah dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp734,32 triliun atau 2,85 persen terhadap PDB. Dalam APBN 2026, defisit ditargetkan sebesar Rp671,05 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Penurunan defisit RAPBN 2027 terutama ditopang oleh target peningkatan pendapatan negara. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara mencapai Rp3.426,03 triliun, naik 6,79 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp3.208,06 triliun.
Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,19 triliun. Angka tersebut meningkat 3,93 persen dibandingkan outlook APBN 2026 dan 6,62 persen dibandingkan alokasi APBN 2026.
Awalil menilai tantangan utama terletak pada kemampuan pemerintah merealisasikan target pendapatan tersebut. Menurut dia, capaian penerimaan negara selama ini menunjukkan bahwa target pendapatan, khususnya penerimaan pajak, tidak selalu terealisasi.
“Target Pendapatan terlampau tinggi, antara lain karena asumsi dasar ekonomi makro yang kurang realistis,” kata Awalil dalam analisisnya mengenai postur RAPBN 2027, Rabu (19/8/2026).
Target Pajak Naik 12,14 Persen
Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.907,95 triliun. Target itu meningkat 10,51 persen dibandingkan outlook APBN 2026 sebesar Rp2.631,40 triliun.
Khusus penerimaan pajak, pemerintah menargetkan pertumbuhan 12,14 persen dibandingkan outlook 2026.
Awalil menilai kenaikan tersebut perlu dicermati karena realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir masih menghadapi tekanan.
Berdasarkan analisis Awalil, penerimaan pajak pada periode 2011-2020 tidak pernah mencapai target APBN. Pada 2021-2024, realisasi penerimaan pajak melampaui target, tetapi kondisi tersebut dinilai tidak sepenuhnya dapat dijadikan pembanding karena target saat itu relatif rendah akibat masih memperhitungkan dampak pandemi.
Pada 2025, realisasi penerimaan pajak disebut hanya mencapai 87,60 persen dari target. Sementara outlook APBN 2026 diperkirakan mencapai 98,01 persen dari target.
Menurut Awalil, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan target penerimaan pajak RAPBN 2027 perlu diuji terhadap kemampuan ekonomi domestik dan efektivitas kebijakan perpajakan pemerintah.
Pendapatan Negara Bergantung pada Asumsi Ekonomi
Awalil juga menyoroti asumsi pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam RAPBN 2027. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9 persen.
Menurut dia, target penerimaan negara sangat berkaitan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tukar. Apabila asumsi tersebut tidak tercapai, kemampuan pemerintah memenuhi target pendapatan juga dapat terpengaruh.
Kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), lanjut Awalil, juga dipengaruhi dinamika global, terutama pergerakan harga komoditas. Faktor tersebut berada di luar kendali langsung pemerintah sehingga tidak selalu dapat dijadikan penopang penerimaan secara berkelanjutan.
Sebaliknya, penerimaan pajak dinilai lebih mencerminkan kondisi perekonomian domestik sekaligus efektivitas kebijakan pemerintah.
Belanja Berpotensi Tetap Tinggi
Di sisi belanja, Awalil menilai karakter anggaran berbeda dengan pendapatan. Pendapatan merupakan target yang harus dicapai, sedangkan belanja lebih bersifat rencana yang dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah.
Ia menyoroti kecenderungan belanja pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian/lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), yang dapat mencapai bahkan melampaui alokasi awal.
Dalam outlook APBN 2026, Belanja Pemerintah Pusat diproyeksikan mencapai Rp3.245,48 triliun atau sekitar 103,04 persen dari alokasi Rp3.149,73 triliun. Belanja K/L diproyeksikan mencapai sekitar 107,93 persen, sedangkan TKD sekitar 100,56 persen.
Awalil juga mencatat sejumlah komponen belanja dapat berubah akibat faktor seperti pelemahan nilai tukar maupun pengalokasian kembali anggaran yang sebelumnya dicadangkan dalam pos tertentu.
Menurut Awalil, kombinasi target pendapatan yang agresif dengan kecenderungan realisasi belanja yang tinggi dapat meningkatkan risiko defisit melebihi target.
“Belanja Negara terutama belanja K/L cenderung mencapai rencana bahkan melampauinya,” ujarnya.
Ia menilai pengendalian belanja biasanya baru semakin ketat ketika pemerintah melihat pendapatan berpotensi tidak mencapai target, terutama pada semester kedua atau menjelang akhir tahun anggaran.
Atas dasar itu, Awalil menyebut postur RAPBN 2027 masih memiliki risiko defisit yang lebih besar dari target apabila penerimaan negara tidak sesuai dengan proyeksi pemerintah.
“Defisit akan cenderung melebar melebihi target, alias APBN makin boncos. Postur RAPBN 2027 masih terindikasi demikian,” kata Awalil. []
