Tulisan ini mengulas ketegangan antara niat baik pemerintah, klaim keberhasilan kebijakan, dan tuntutan publik agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Oleh: Edi Rosadi
(Alumni ’81 FISIP UNPAD)
Sebuah Pertanyaan di Lereng Hambalang
DI Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, pada hari Rabu, 16 September 2026, panggung politik digelar bukan dengan keheningan, melainkan dengan ketegangan retoris.
Presiden Prabowo Subianto berkumpul bersama para jurnalis senior, pakar, dan pimpinan redaksi media nasional dalam forum bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab”.
Di sanalah terlontar sebuah ungkapan yang memetakan kecemasan sekaligus keteguhan kekuasaan: “Salahnya apa saya mau tanya? MBG, Koperasi Merah Putih. Salahnya apa kalau saya menghemat ratusan triliun? Saya bisa perbaiki sekolah.”.
Ungkapan itu bergerak bagai gema di antara bukit-bukit yang sepi. Di dalamnya terpancar dorongan Gesinnungsethik – sebuah etika niat murni yang meyakini bahwa selama sebuah tindakan lahir dari ketulusan demi kesejahteraan rakyat, tindakan itu seharusnya imun dari sangkaan kegagalan.
Namun, kekuasaan di mana pun senantiasa berhadapan dengan Verantwortungsethik, etika tanggung jawab yang menagih muara dari setiap kebijakan pada kenyataan konkret sehari-hari.
Ketika publik dan warganet di media sosial melontarkan kritik atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dinilai belum berjalan optimal, kekuasaan terperanjat karena merasa kebaikannya tidak ditatap dengan jernih.
Antara Angka Efisiensi dan Air Mata di Sekolah Rakyat
Dalam helatan dialog tersebut, pemerintah membeberkan narasi keberhasilan berupa angka-angka statistik dan efisiensi. Penghematan anggaran negara yang diklaim mencapai lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama dijadikan fondasi untuk mendanai perbaikan sarana pendidikan, pembentukan sekolah berasrama, hingga penguatan benteng pertahanan dan penutupan ribuan tambang ilegal.
Keberhasilan makroekonomi ditopang oleh tingkat inflasi nasional sebesar 2,92 persen, defisit anggaran di bawah 3 persen, serta lonjakan keuntungan pada BUMN seperti PT Timah yang melonjak hingga 900 persen dan PT Pupuk Indonesia sebesar 252 persen.
Namun, statistik makro yang megah kerap memiliki jarak emosional dengan penderitaan mikro. Ketika Kepala Negara menuturkan bahwa air matanya menetes setiap kali berkunjung ke sekolah rakyat dan melihat kemiskinan yang membelenggu anak-anak, ada getaran emosional yang jujur dari seorang pemimpin.
Kendati demikian, sejarah kebijakan publik berulang kali memperingatkan bahwa air mata dan niat luhur tidak cukup untuk menggantikan ketepatan manajemen birokrasi di lapangan.
Di dalam bentang kalkulasi itu, berbagai program prioritas bergerak di antara cita-cita besar dan benturan realitas tapak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dicanangkan sebagai pemetik harapan bagi tumbuh kembang anak-anak, namun di lapangan ia berhadapan dengan rumitnya pengawasan rantai pasok dan kelayakan higienitas.
Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan memutus mata rantai eksploitasi tengkulak, tetapi ketahanan tata kelola dan transparansi lembaga lokal menjadi tantangan yang menuntut kesiapan.
Begitu pula dengan pemangkasan dan efisiensi anggaran untuk sarana pendidikan yang menanti kejituan birokrasi agar tidak terhenti menjadi angka cadangan semata.
Sementara penertiban tambang ilegal dan lompatan laba BUMN menjanjikan penegakan kedaulatan negara, ujian sesungguhnya tetap terletak pada kemampuan memastikan agar kilau angka efisiensi itu sungguh menyentuh piring makan dan ruang kelas anak-anak di pelosok.
Niat Baik dan Keterbatasan Eksekusi
Pertanyaan “Salahnya apa?” mengandaikan sebuah dunia di mana niat luhur memadai untuk membenarkan hasil. Padahal, dalam bentang politik modern, sebuah program tidak dinilai dari tempat ia dirancangkan, melainkan dari bagaimana ia mendarat di kehidupan warga.
Ketika masyarakat atau sekolah menghadapi hambatan pelaksanaan teknis, kritik publik bukanlah bentuk kebencian, melainkan dorongan agar kebijakan tersebut disempurnakan. Menganggap setiap narasi kegagalan semata-mata sebagai hasil provokasi atau dendam kelompok tertentu riskan membutakan kekuasaan dari perbaikan internal yang krusial.
Kebijakan pemangkasan transfer ke daerah, misalnya, didasari oleh evaluasi bahwa selama 25 tahun desentralisasi dan penyaluran dana desa, infrastruktur dasar seperti jembatan desa berbiaya Rp400 juta kerap tak kunjung terwujud.
Pemerintah juga menggagas pembentukan Universitas Republik Indonesia guna menghimpun lulusan-lulusan berprestasi tertinggi untuk membenahi aparatur negara.
Bahkan dalam penegakan hukum, komitmen diperlihatkan dengan tidak melindungi pejabat dekat maupun tim sukses yang terjerat kasus hukum. Langkah-langkah ini menunjukkan kehendak kuat untuk melakukan pembersihan, namun efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi kelembagaan.
Di Antara Harapan dan Ketelitian
Pernyataan “Saya merasa sangat yakin, rakyat di belakang saya” mencerminkan legitimasi politik yang dicari oleh setiap pemegang kekuasaan. Namun, kerendahan hati politik mengajarkan bahwa rakyat di belakang seorang pemimpin bukanlah massa yang bisu.
Mereka adalah jiwa-jiwa yang merasakan langsung apakah janji kesejahteraan itu hadir dalam wujud piring nasi yang aman, sekolah yang layak, dan ekonomi desa yang memberdayakan.
Pada akhirnya, dari panggung Garuda Yaksa di Hambalang, kita diingatkan bahwa politik terbaik bukanlah politik yang kebal terhadap kritik, melainkan politik yang sanggup mendengarkan keraguan dengan lapang dada.
Niat baik untuk menghemat ratusan triliun dan menyelamatkan masa depan anak-anak bangsa adalah sebuah janji kemanusiaan yang teramat berharga. Namun, kejayaan sebuah pemerintahan tidak diukur dari seberapa keras ia membela niatnya, melainkan dari seberapa jernih ia memperbaiki kenyataan di tingkat tapak. []
Bintara – Bekasi, 23 September 2026
