KH Ma’ruf Amin menyampaikan seruan moral para ulama dalam Jumpa Pers Forum Silaturahmi Para Kiai menjelang Muktamar NU ke-35.
BARISAN.CO – KH Ma’ruf Amin bersama sejumlah ulama sepuh menyampaikan seruan moral dalam Jumpa Pers Forum Silaturahmi Para Kiai di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2026).
Forum tersebut membahas dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35.
KH Ma’ruf Amin mengatakan pertemuan para kiai didorong oleh keprihatinan terhadap sejumlah dinamika yang berkembang menjelang muktamar. Para ulama berharap Muktamar NU ke-35 tetap menjadi forum permusyawaratan para ulama dan tidak dicederai oleh praktik-praktik yang tidak terpuji.
“Pertemuan ini didorong oleh rasa keprihatinan, adanya dinamika yang berkembang menjelang muktamar,” kata KH Ma’ruf Amin dalam jumpa pers tersebut.
Ia mengatakan para ulama sepuh yang hadir maupun mengikuti pertemuan melalui Zoom antara lain KH. Anwar Manshur, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., KH. Ahmad Mustofa Bisri, KH. Abdullah Kafabihi Mahrus, KH. Ahmad Muhtadi Dimyathi, KH. Zuhri Zaini, Tengku H. Nuruzzahri Yahya
Sejumlah ulama juga hadir langsung, di antaranyaKH. Ali Akbar Marbun (Sumatera Utara), KH. Mu’ad Thohir, KH. Haris Shadaqoh, KH. Muhyiddin Ishak, KH. Ubaidillah Maimoen, KH. Thaillah Salahuddin Anwar, KH. Muhib Ali Akbar
Menurut KH Ma’ruf Amin, salah satu perhatian utama para ulama adalah mekanisme pemilihan Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yang akan memilih Rais Aam. Ia menegaskan Ahwa harus menjadi representasi ulama yang memiliki kapasitas dan integritas.
“Representasi ulama yang terbaik yang punya selain kapasitas juga integritas,” ujarnya.
Karena itu, proses pemilihan Ahwa diminta tidak dilakukan melalui paket pesanan, transaksi, mobilisasi maupun cara-cara lain yang dinilai tidak sesuai dengan akhlak para ulama.
KH Ma’ruf Amin juga menyinggung adanya isu mengenai kemungkinan keterlibatan pihak tertentu dalam dinamika menjelang muktamar. Ia meyakini pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses internal NU.
“Saya yakin, kita yakin bahwa pemerintah tidak akan melakukan hal itu,” katanya.
Ia mengatakan pemerintah selama ini tidak mencampuri persoalan internal NU. Menurutnya, persoalan di dalam NU semestinya diselesaikan melalui mekanisme internal dan islah.
Dalam forum tersebut, KH Muhibbul Aman Aly kemudian membacakan hasil pertemuan yang disebut sebagai Forum Silaturahmi Para Kiai.
Setelah bersilaturahmi, bertukar pikiran dan mencermati perkembangan menjelang Muktamar NU ke-35, para kiai menyerukan kepada seluruh warga NU, terutama para pemangku amanat NU, agar bersama-sama menjaga muktamar supaya berlangsung sejuk, jujur, adil, berintegritas, dan bermartabat.
“Muktamar NU bukanlah semata-mata arena kontestasi untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah,” ujar KH Muhibbul Aman Aly.
Menurutnya, muktamar merupakan forum permusyawaratan para ulama dan pemegang amanat jamiyah yang harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi adab, akhlak, nilai-nilai keulamaan, serta tradisi luhur Nahdlatul Ulama.
Para kiai juga mengingatkan agar muktamar tidak dicederai transaksi kepentingan, tekanan, manipulasi ataupun cara-cara yang merendahkan kehormatan para ulama dan marwah jamiyah.
Mereka juga menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan muktamirin. Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi NU sehingga kebebasan dan kedaulatan muktamirin dalam menggunakan hak serta menjalankan amanat harus dihormati sepenuhnya.
Dalam pernyataan tersebut, para kiai turut menyoroti fenomena penggalangan dukungan terhadap daftar calon Ahwa tertentu jauh sebelum muktamar.
Menurut mereka, pengondisian tersebut berpotensi menggeser proses pemilihan Ahwa dari musyawarah keulamaan menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan.
Praktik tersebut juga dinilai dapat mengurangi kemerdekaan PWNU dan PCNU dalam menentukan calon Ahwa berdasarkan hati nurani, pertimbangan kemaslahatan jamiyah, dan penghormatan terhadap makam keulamaan.
Para ulama kemudian mengusulkan kepada Steering Committee (SC) Muktamar NU ke-35 agar tata tertib muktamar mengatur mekanisme khusus penyampaian nama calon Ahwa.
Pengusulan calon Ahwa oleh PWNU dan PCNU diusulkan tidak dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran peserta muktamar. Penyampaian nama calon Ahwa diusulkan dilakukan pada waktu khusus menjelang proses penghitungan dan tabulasi dalam sidang pleno muktamar.
Rentang waktu antara penyampaian usulan, penutupan penerimaan usulan, penghitungan, tabulasi, hingga pengumuman hasil juga diusulkan dibuat sesingkat mungkin dalam satu rangkaian proses yang berkesinambungan.
Selain itu, para kiai mengusulkan agar Ahwa yang terpilih dalam forum muktamar dilembagakan menjadi Ahlul Himayah wal Ishlah wat Tahkim.
Lembaga tersebut diharapkan tidak hanya bertugas memilih Rais Aam, tetapi juga membantu mengawasi jalannya NU serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal organisasi.
Para kiai juga mengajak seluruh calon pendukung, calon pengurus di semua tingkatan, serta pihak yang memiliki kepentingan terhadap muktamar untuk menahan diri dan mengedepankan akhlakul karimah.
Muktamar diharapkan menjadi jalan islah dan persatuan. Seluruh proses diminta dilaksanakan secara jujur dan adil sehingga siapa pun yang terpilih memperoleh legitimasi kuat dan pihak yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya.
Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, KH Ma’ruf Amin menjelaskan mengenai istilah pemberian atau “salam tempel” yang dikaitkan dengan proses penggalangan dukungan.
Ia mengatakan pemberian dalam hubungan antara santri dan kiai tidak menjadi persoalan apabila tidak memiliki motif tertentu. Namun, yang menjadi perhatian para ulama adalah penggalangan dukungan yang bersifat transaksional untuk memilih calon atau paket tertentu.
“Yang dimaksud itu penggalangan yang sifatnya transaksional untuk memilih satu paket,” kata KH Ma’ruf Amin.
Ia mengingatkan praktik semacam itu dapat mengganggu legitimasi hasil muktamar. Para ulama berharap proses pemilihan berlangsung secara fair sehingga kandidat yang terpilih memang layak mendapatkan amanah dan pihak yang tidak terpilih dapat menerima hasilnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai dugaan keterlibatan pejabat publik atau pihak tertentu dalam penggalangan dukungan, KH Ma’ruf Amin mengatakan para ulama merespons berbagai informasi yang dinilai berpotensi mencederai proses Muktamar NU ke-35.
Namun, ia kembali menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses internal NU.
“Kalaupun ada oknum itu mungkin belum tentu itu kebijakan pemerintah,” ujarnya.
KH Ma’ruf Amin menegaskan seruan para ulama tersebut ditujukan untuk menjaga kemurnian Muktamar NU ke-35 agar benar-benar menjadi muktamar para ulama, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, serta tetap mencerminkan akhlak Nahdlatul Ulama. []
