BARISAN.CO – Amin Rais mengatakan negara yang sedang menumbuhkan demokrasi saat ini terjadi gejala Democratic Backsliding atau kemunduran demokrasi yang meluncur ke arah otoritarianisme dan despotisme. Media masa menjadi corporate, governance corporate, corporate law dan sebagainya.
“Kuncinya satu beranikah memberantas mafia? Karena kita negara mafia, mafia kedelai, mafia pajak, mafia cabe, mafia kesehatan, mafia farmasi, dan lain-lain. Jika mafia tidak dibrantaas kita akan menjadi negara yang tidak berdaulat,” sambung Amin dalam Webinar Masa Depan Demokrasi dan tekno-ekonomi di tengah Pandemi yang diselenggarakan LP3ES, Jumat (25/6/2021) malam.
Amin menambahkan supaya pemerintah kita betul-betul berdaulat, bukan didikte oligarki ekonomi, oligarki intelijen dan oligarki lainnya.
Sebab saat ini menurut Amin, ada kemerosotan nilai-nilai demoriasi dalam praktik atau sebagai aspirasi yang semakin pudar. Bersamaan dengan terjadinya second cold war dan economic decoupling terhadap China oleh Amerika Serikat (trade war) dan negara-negara barat yang ternyata tidak membuat ekonomi China runtuh.
“Indonesia perlu lebih waspada dalam menyikapi potensi konflik dari dua negara adidaya saat ini USA dan China yang amat kuat dalam perekonomian, teknologi dan intelijen terutama sikap politik bebas aktif yang nampaknya sudah hilang,” tegasnya.
Webinar mengenang BJ Habibie yang bertepatan dengan hari lahirnya 25 Juni 1936. Peringatan 85 tahun BJ Habibie, sebagai Keynote Speaker Ginandjar Kartasasmita dan Dipo Alam.
Ginandjar Kartasasmita menyampaikan jasa terbesar Pak Habibie yang dilupakan orang adalah menyelesaikan krisis ekonomi tahun 1998, bukan hanya keberhasilan sebagai ekonom dan teknolog.
“Krisis akibat pandemi Covid-19 sekarang ini merupakan yang pertama kali dihadapi Indonesia sejak merdeka, tetapi dari sisi ekonomi tidak separah krisis ekonomi 1998 waktu itu. Nilai tukar rupiah Rp 2400/USD (Juni 1997) → Rp 16.000/USD (Juli 1998),” lanjutnya.
Kebijakan BJ Habibie
Menurut Ginandjar, hasil kebijakan Pak Habibie nampak terlihat dari perubahan positif yang signifikan dari tingkat inflasi bulanan, yang maksimal 12,7% pada bulan Feb 1998, dan setelah itu turun terus sampai di bawah 1%.
Tingkat kemiskinan juga memiliki kecenderungan turun. Bank Indonesia tidak dibolehkan membantu bank-bank korporasi, seperti kasus BLBI. Krisis ekonomi 1998 ini juga mengubah sistem otoriter menjadi demokrasi, dan sistem sentralisis menjadi desentralisasi, dijaminkannya kebebasan pers.
Ini semua terjadi dalam waktu 1,5 tahun kepemimipinan Pak Habibie, dimana semuanya dilakukan melalui pengeluaran UU. Telah dihasilkan 64 UU di bidang ekonomi, politik, hukum dan HAM. UU Pemilu pada masa Pak Habibie dianggap sangat sukses, dan menghasilkan sistem pemilihan pemimpin yang ada saat ini.
Ginandjar berharap pandemi ini dapat menjadi momentum untuk melakukan perubahanperubahan dengan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sejalan dengan kemajuan teknologi. Kesempatan meluruskan kembali arah pembangunan bangsa sesuai amanat Konstitusi. Apakah sudah sesuai amanat dari pemimpin bangsa?
“Strategi pembangunan masa dan pasca pandemi harus bertumpu pada 4 prinisip-prinsip eknomi inklusif, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” terang Ginandjar.
Sementara itu, Dipo Alam mencatat, krisis di Indonesia paska gejolak reformasi dapat diatasi oleh BJ Habibie secara cepat dalam 517 hari. Dalam beberapa hal, BJ Habibie dinilai memang cepat dan konsisten. Terdapat 5 legacy dari era kepemimpinan BJ Habibie yang perlu menjadi tauladan yakni
